Riau12.com-SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD Siak resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak tahun 2026 sebesar Rp2,3 triliun. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna DPRD yang digelar Jumat (28/11/2025) di ruang Putri Kacamayang.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, didampingi Wakil Ketua I Syarif dan Wakil Ketua II Laiskar Jaya. Dari pihak eksekutif hadir Bupati Siak, Afni Z, beserta Wakil Bupati Syamsurizal.

Juru Bicara Pansus Ranperda APBD Siak 2026, Marudut Pakpahan, mengungkapkan bahwa hasil pembahasan banggar dan eksekutif menetapkan total APBD sebesar Rp2,3 triliun, dengan struktur pendapatan yang masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat.

“Pendapatan asli daerah hanya Rp690,37 miliar, sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,679 triliun. Porsi ini menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat,” kata Marudut dalam sambutannya.

Belanja daerah dirinci, yakni belanja operasional sebesar Rp1,95 triliun, belanja modal Rp188,59 miliar, dan belanja tidak terduga Rp997,3 juta. Belanja transfer ditetapkan Rp233,67 miliar, ditambah penerimaan pembiayaan sebesar Rp14,415 miliar.

Berdasarkan dokumen ringkasan APBD 2026, total pendapatan Kabupaten Siak mencapai Rp2.370.258.822.007,16, sedangkan total belanja sebesar Rp2.371.382.550.392,16, sehingga terjadi defisit sebesar Rp1.123.728.385. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto sehingga menghasilkan SILPA tahun 2026 sebesar Rp13,29 miliar.

Marudut menambahkan, komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum ideal. Dari total PAD Rp690,37 miliar, sumbernya terdiri dari pajak daerah Rp309,43 miliar, retribusi daerah Rp125,92 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp247,42 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp7,59 miliar.

“Kontribusi PAD hanya 29,1 persen dari total pendapatan. Ini memperlihatkan bahwa roda fiskal Siak masih sangat bergantung pada transfer pusat. Kemandirian daerah harus menjadi pekerjaan serius ke depan,” tegas Marudut.

Pengesahan APBD 2026 diharapkan menjadi dasar operasional pemerintah daerah selama satu tahun ke depan sekaligus menjadi acuan program pembangunan dan layanan publik yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Siak.