Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Riau, Heni Kartikawati, dengan tujuan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Dalam kesempatan itu, Mahadar menjelaskan bahwa Kabupaten Siak tengah menghadapi tekanan anggaran yang cukup berat. “Persoalan kami masih seputar defisit anggaran dengan beban hutang Rp320 miliar lebih. Dan kini kami mendapat kabar bahwa tahun 2026 akan ada pemotongan Dana Transfer ke Daerah akibat kebijakan pemangkasan oleh pemerintah pusat,” ungkap Mahadar.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan kepastian dan solusi agar kondisi keuangan daerah segera membaik. “Kami minta pemerintah pusat memberi kepastian agar pembangunan ekonomi dan infrastruktur bisa berjalan sesuai harapan masyarakat,” tambahnya.

Diskusi ini juga menjadi ruang sosialisasi kebijakan fiskal dari pemerintah pusat, dengan fokus pada sinergi dan penyamaan langkah dalam pengelolaan dana publik. Narasumber yang hadir antara lain Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Sandy Firdaus, serta Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lydia Kurniawati Christyana.

Selain Sekda Mahadar, hadir pula Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Raja Indor, dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Siak, Widiasari. Forum ini diharapkan menjadi sarana untuk menyampaikan persoalan keuangan daerah agar mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.