Hadir dalam acara ini Walikota Pekanbaru DR Firdaus ST MT, Sekertaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, HM Noer MBS serta seluruh jajaran Pemko Pekanbaru. Sementara dari Ombudsman Riau hadir anggota ombudsman Riau, Muhammad Khairul Anwar beserta anggota lain.

Dalam Rakor ini, Pemko Pekanbaru mengeluhkan penilaian mengenai laporan Ombudsman Perwakilan RI Riau yang kurang objektif.

"Contohnya saja, daerah lain yang hanya dua SKPD dinilai kebetulan lapor mereka hijau. Sementara itu di Pemko Pekanbaru ada 10 SKPD yang dinilai, tentulah tak semuanya bagus, ini kan tidak adil," ujar Sekda Pekanbaru M Noer.

Ditambahkannya, hal ini mencoreng wajah Pemko Pekanbaru dari penilaian daerah lain. "Tentulah daerah lain akan menilai Pemko Pekanbaru jelek karena pandai bicara saja. Padahal, misalnya dari 10 SKPD yang dinilai, hanya tiga yang mendapatkan rapor merah. Ombudsman malah menonjolkan yang merah tersebut," ujarnya menambahkan.

Menanggapi hal ini, Khairul Anwar mengatakan pada sisi lain Ombudsman ingin memotivasi Walikota Pekanbaru untuk memperbaiki kinerja SKPD terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan Publik.

"Saat ini Pemko Pekanbaru juga telah ada SKPD yang mampu menjadi role modeling nasional. Jadi penilaian kami bukan bermaksud menjelekkan tapi memberi motivasi agar lebih baik," tutupnya. (r12)