Hal itu diungkapkan Walikota seusai mendengarkan arahan dan sambutan Presiden RI Jokowidodo, minggu lalu di istana Negara Jakarta dalam moment penerimaan Piala penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Pekanbaru Kota Besar Terbaik di Indonesia dalam biddang perhubungan darat.

Dijelaskan Walikota bahwa Presiden Republik Indonesia Jokowidodo tidak ingin daerah lain gagal dalam hal pembangunan insfrastrktur penunjang sarana angkutan umum masal (saum) seperti layaknya ibu kota Jakarta. Pasalnya, 26 tahun lalu ketika Jakarta menghitung laba-rugi dalam pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) akhirnya setelah pembangunan dilanjutkan pembiayaan insfrastruktur semakin membengkak.

"26 tahun lalu harga tanah permeter di Jakarta berkisar satu juta sampai dua juta permeter persegi. Sekarang sudah ratusan juta. Jadi pembiayaan semakin meningkat. Jadi jangan ditunda - tunda untuk membangun insfrastruktur saum. Jika pembebasan jalan misalnya seratus meter kerjakan dulu segitu, jangan tunggu semua lahan dibebaskan," ujar Walikota mengutip ungkapan Presiden RI. ‎

Walikota yang hadir bersama Kapolresta dan Kadis Perhubungan itu menjelaskan bahwa Pemerintah kota Pekanbaru sendiri sebelumnya sudah melaksanakan himbauan tersebut. Hal ini terlihat dalam pembangunan insfrastruktor jalan Tol Pekanbaru - Dumai. ‎

"Sepanjang dua setengah kilometer lahan yang harus dibebaskan telah kita bebaskan. Sekarang kita menunggu dari pihak ketiga BUMN yang telah ditunjuk untuk mulai membangunnya," ujar orang nomor satu di Pekanbaru ini.

Diakatakan Wako, selaras dengan instruksi Presiden, Pemko Pekanbaru juga takut nanti pembiayaan pembangunan insfrastruktur akan membengkak jika pembangunan ditunda.

"Kita tidak mau seperti Jakarta, baik Pempreov, Pemko dan Pemkab lain seperti Siak, Kampar dan Pelalawan harus bersinergi melanjutkan pembangunan ini termasuk pembangunan kawasan Pekan Sikawan. Jangan menghitung laba-rugi, yang namanya membangun sarana transportasi pasti rugi. Tapi ini untuk sarana penunjang peningkatan ekonomi ke depannya," katanya. ‎

Menurut Wako, empat elemen yang harus disediakan pemerintah dalam membangun ekonomi kedepan adalah saranan dan prasarana, pembangunan sanitasi dan air bersih, listrik dan telekomunikasi. 

"Jadi Pemko tidak akan hitung untung-rugi dalam pembangunan empat elemen ini," tutupnya.(r12)