Bajaj Listrik Viral di Pekanbaru, DPRD Minta Regulasi Jelas sebelum Beroperasi
Minggu, 07-12-2025 - 07:13:09 WIB
Riau12.com-PEKANBARU – Viral munculnya bajaj listrik di Kota Pekanbaru mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz. Ia menilai keberadaan transportasi tersebut perlu segera dikaji dan diatur secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Zulfan mempertanyakan terlebih dahulu fungsi utama bajaj listrik yang mulai beroperasi di kota itu. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan apakah bajaj tersebut dihadirkan sebagai ikon wisata atau difungsikan sebagai transportasi umum.
"Jadi bajaj ini apa dulu nih. Kalau ini untuk transportasi umum, tentu harus mengikuti aturan. Apakah boleh masuk ke jalan protokol atau hanya untuk jalur lingkungan. Ini berkaitan dengan keselamatan dan aspek lainnya. Dinas terkait harus melakukan kajian mendalam," ujar Zulfan, Sabtu (6/12/2025).
Meski begitu, ia menilai penggunaan bajaj listrik bisa menjadi potensi positif, terutama jika diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata.
"Kalau memang ini diarahkan untuk ekonomi wisata, tidak ada soal. Apalagi sudah berbasis listrik, tentu dapat mengurangi polusi," katanya menambahkan.
Selain soal fungsi dan penempatannya, Politisi NasDem itu juga menyoroti aspek kepemilikan serta izin operasional bajaj listrik tersebut. Ia menegaskan pentingnya regulasi yang jelas, terutama jika kendaraan tersebut dikelola oleh pihak swasta.
"Kalau punya swasta, regulasinya harus jelas. Apakah sudah mengantongi izin atau belum. Kalau belum, berarti masih ilegal dan tidak bisa sembarangan beroperasi," tegasnya.
Di sisi lain, Zulfan mengingatkan masyarakat agar tetap memaksimalkan transportasi massal yang sudah disediakan pemerintah, seperti Trans Metro Pekanbaru (TMP). Menurutnya, keberadaan angkutan massal sangat penting untuk menekan kemacetan dan telah mendapat subsidi besar dari pemerintah daerah.
"TMP ini kan transportasi massal. Kita mendorong masyarakat Pekanbaru untuk memanfaatkannya. Selain mengurangi kemacetan, anggarannya juga besar, sampai Rp33 miliar dari APBD kita," ujarnya.
Dengan berbagai masukan tersebut, ia berharap pemerintah kota segera mengambil langkah tegas dan terukur agar keberadaan bajaj listrik benar-benar memberi manfaat tanpa menimbulkan masalah baru.
Komentar Anda :