Riau12.com-PEKANBARU – Kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang koordinator parkir di area parkiran Swalayan O2, Kecamatan Rumbai, menjadi sorotan serius Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi SH. Ia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar tindak kriminal, tetapi membuka dugaan adanya praktik pungutan liar serta pengelolaan parkir ilegal yang telah berlangsung lama di wilayah Rumbai.

Insiden terjadi di daerah pemilihan Zulkardi sendiri. Karena itu, ia menegaskan perlunya langkah cepat dari Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru untuk turun langsung melakukan pemeriksaan. Menurutnya, kasus ini membuktikan adanya indikasi kuat bahwa sejumlah titik parkir di Rumbai dikuasai oknum tertentu yang memungut uang tanpa menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Artinya, semua yang memungut di lokasi itu tidak ada setor ke Dishub. Ini jelas merugikan PAD kota. Satu titik saja sudah ketahuan tidak tahu setor ke mana, berarti banyak oknum yang bermain di Rumbai. Kerugiannya sangat luar biasa,” ujar Zulkardi dengan tegas.

Ia meminta Dishub bersama aparat penegak hukum memeriksa seluruh titik parkir di zona 3, karena diduga lebih dari satu lokasi yang dikelola tanpa legalitas. Penertiban, menurutnya, tidak boleh setengah hati.

“Kami minta aparat penegak hukum dan Dishub menertibkan seluruh parkir di zona 3. Jika ada unsur pungli atau pidana, tindak tegas siapa pun yang bermain. Jangan ada yang dilindungi. Kota ini harus bersih dari praktik liar seperti ini,” tegasnya.

Selain itu, Zulkardi mendesak Saber Pungli turun langsung melakukan penyelidikan. Ia mencurigai adanya jaringan pungli yang bekerja secara terstruktur dan sistematis, memanfaatkan celah hukum dari perjanjian kerja sama (PKS) yang dibiarkan mati namun tetap melakukan pungutan.

“Kalau PKS sudah mati tapi pengutipan masih jalan, berarti ada jaringan yang menikmati uang parkir tanpa legalitas. Ini harus dibongkar. Dishub jangan ragu mengambil alih dan menutup celah permainan ini,” katanya.

Komisi IV DPRD Pekanbaru dipastikan akan memanggil Dishub untuk meminta penjelasan terkait jumlah titik parkir ber-PKS mati dan langkah penertiban yang telah dilakukan.

Sementara itu, Plt Kepala UPT Parkir Dishub Pekanbaru, Rafit Dwi Febri, membenarkan bahwa lokasi parkir di Swalayan O2 termasuk dalam zona 3 dan dikelola pihak perseorangan. Namun perjanjian kerja sama pengelolaannya sudah berakhir pada 2025.

“Perjanjian kerjasamanya sudah mati. Kami sudah mendata PKS yang sudah mati, sehingga titik parkir yang dikelola Adit ke depan akan diambil alih oleh Dishub langsung,” jelas Rafit.

Ia menambahkan, persoalan dugaan setoran besar hingga bentrokan yang berujung pengeroyokan merupakan konflik internal antara koordinator dan juru parkir. “UPT hanya berurusan dengan koordinator berdasarkan PKS. Soal konflik di lapangan, itu persoalan internal mereka,” ujarnya.

Kasus ini kini terus bergulir dan menyedot perhatian publik, mengingat adanya dugaan kebocoran PAD serta maraknya praktik pungutan liar di kawasan tersebut. Dishub dan aparat penegak hukum diminta bergerak cepat agar tata kelola parkir di Pekanbaru dapat kembali tertib dan transparan.