Riau12.com-PEKANBARU – Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Syafri Syarif, mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru segera melaksanakan pemilihan Ketua RT dan RW secara serentak. Menurutnya, kekosongan kepengurusan yang berlangsung cukup lama telah mengganggu pelayanan administrasi masyarakat di tingkat kelurahan.

“Harapan kita kepada pemerintah kota untuk segera melaksanakan pemilihan RT/RW karena ini sudah terlalu lama kekosongan di tingkat bawah,” ujar Syafri, Selasa, 18 November 2025.

Syafri menilai, sebelum proses pemilihan digelar, Pemko perlu membuka forum diskusi dengan berbagai pihak. Forum ini penting agar aturan teknis yang disusun tidak menimbulkan polemik saat diterapkan di lapangan.

“Harapan kami pemerintah kota membuka forum diskusi terlebih dahulu sehingga aturan pemilihan RT/RW yang disusun tidak menjadi polemik di masyarakat,” katanya.

Pemilihan RT/RW di Pekanbaru dijadwalkan berlangsung serentak pada Desember 2025. Saat ini, Pemko tengah mempersiapkan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman teknis, sementara dasar hukum yang berlaku masih merujuk pada Perda Nomor 12 Tahun 2002.

Syafri mengungkapkan, Komisi I DPRD telah memberikan sejumlah catatan terhadap draf Perwako tersebut dalam rapat bersama Asisten I Setdako Masykur Tarmizi dan Kabag Hukum. Salah satu poin yang dianggap berpotensi menimbulkan persoalan adalah syarat surat keterangan dari lurah bagi bakal calon serta rencana penggunaan sistem musyawarah mufakat dalam pemilihan.

“Ada beberapa hal yang bisa jadi polemik, seperti surat keterangan dari lurah dan sistem pemilihan lewat musyawarah mufakat. Ini bisa jadi masalah nanti di lapangan,” jelasnya.

Ia mencontohkan kondisi di Kelurahan Tuah Karya yang memiliki satu RW dengan jumlah warga mencapai 2.245 Kepala Keluarga. Menurutnya, sistem musyawarah tidak realistis diterapkan pada wilayah dengan jumlah warga sebesar itu.

“Kalau jumlahnya 2.245 KK, masyarakat mau dikumpulkan di mana untuk musyawarah pemilihan RT/RW?” ujarnya.

Politisi Golkar tersebut mendorong agar Pemko tetap mempertahankan sistem pemilihan langsung yang dinilai lebih demokratis dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin lingkungannya.

“Harapan kami pemilihan tetap seperti biasanya sehingga masyarakat bisa memilih langsung siapa yang menjadi pemimpinnya,” tutup Syafri.