Riau12.com-PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru mulai merealisasikan Program Pembangunan Rp100 Juta per RW sebagai wujud komitmen menghadirkan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran.

Sebagai langkah awal, seluruh camat dan lurah di Kota Pekanbaru menggelar musyawarah bersama Ketua RW untuk membahas arah dan prioritas penggunaan dana tersebut. Dalam forum ini, warga diberi kesempatan menentukan kebutuhan paling mendesak di lingkungan mereka, mulai dari perbaikan jalan dan drainase, pembangunan fasilitas sosial, hingga penyediaan ruang terbuka hijau.

Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata dari perencanaan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. "RW adalah pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan wilayahnya. Kami ingin pembangunan di Pekanbaru tumbuh dari bawah, berdasarkan aspirasi warga, bukan keputusan sepihak dari atas," ujar Agung, Kamis 13 November 2025.

Pemko Pekanbaru juga menyiapkan mekanisme akuntabilitas yang ketat. Setiap musyawarah wajib disertai dokumentasi lengkap, mulai dari daftar hadir hingga berita acara hasil keputusan. Proses ini menjadi bagian dari upaya memastikan dana publik digunakan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

Program Rp100 Juta per RW ini merupakan wujud pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan lokal atau bottom-up planning, yang sejak awal menjadi salah satu janji politik Walikota Agung Nugroho. Hasil musyawarah RW nantinya akan diverifikasi oleh lurah dan camat sebelum diusulkan sebagai paket kegiatan resmi Pemko Pekanbaru.

Pemerintah menargetkan seluruh proses penetapan prioritas selesai sebelum akhir tahun ini, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dimulai pada awal tahun depan. Dengan demikian, manfaat pembangunan bisa segera dirasakan oleh masyarakat di seluruh RW.

"Kita ingin masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga menjadi bagian dari perencana dan pengawas pembangunan. Dengan begitu, transparansi dan kepercayaan publik bisa terus kita jaga," tutup Agung.

Program ini diharapkan menjadi model pembangunan partisipatif di Pekanbaru, di mana aspirasi warga menjadi dasar setiap keputusan pembangunan, memastikan setiap rupiah dari dana publik memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.