Riau12.com-PEKANBARU – Koalisi Penguatan Representasi Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA) menggelar audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru di Kantor Bappeda, Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Rabu, 12 November 2025.

Pertemuan tersebut membahas hasil survei dan rekomendasi Koalisi PRIMA terkait aksesibilitas serta layanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas di Puskesmas. Koalisi PRIMA sendiri merupakan inisiatif kolaboratif berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk FITRA Riau dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Riau, yang berfokus pada penguatan representasi dan inklusi perempuan dalam perencanaan serta penganggaran daerah.

Manajer Advokasi FITRA Riau, Sartika Dewi, menyampaikan bahwa survei dilakukan untuk menilai sejauh mana kebutuhan penyandang disabilitas telah diakomodasi pemerintah.

“Kita melakukan survei di Puskesmas yang merupakan inisiatif dari HWDI. Di sektor kesehatan, HWDI belum merasa bahwa kebutuhannya diakomodir. Misalnya, kita belum tahu ragam disabilitas itu apa saja,” ujar Sartika.

Fokus advokasi Koalisi PRIMA meliputi tiga hal utama, yakni infrastruktur yang aksesibel, peningkatan layanan, dan perbaikan kebijakan.

“Fokus advokasi kita pertama infrastruktur yang belum aksesibel. Kita lihat dari ramp saja, dalam undang-undang sudah ada standarnya, tapi kebanyakan tidak standar. Sehingga teman-teman disabilitas fisik yang pakai kursi roda atau tongkat kesulitan kalau ramp-nya terlalu curam atau tinggi,” jelasnya.

Sartika juga menekankan pentingnya peningkatan layanan ramah untuk berbagai ragam disabilitas.

“Ternyata, sering terjadi di tingkat bawah. Jika orang disabilitas fisik terlihat, orang tuli atau orang dengan disabilitas mental sering tidak terlihat,” tambahnya.

Selain itu, FITRA mendorong pemanfaatan alokasi anggaran daerah yang berpihak kepada penyandang disabilitas.

“Kita tahu ada mandat disabilitas 1 persen dari APBD untuk disabilitas. Ini menjadi perhatian FITRA. Kita dorong bersama untuk pemanfaatannya,” ujarnya.

Koalisi PRIMA juga menekankan perlunya pelatihan bagi aparat pemerintah tentang interaksi dengan penyandang disabilitas, termasuk disabilitas tuli, netra, dan fisik.

Dari pihak pemerintah, Sekretaris Bappeda Pekanbaru, Todi Kurniawan, menyambut baik inisiatif Koalisi PRIMA dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan.

“Koalisi PRIMA yang ada HWDI dan FITRA di dalamnya diharapkan bisa membantu pemerintah, khususnya terkait pelayanan kesehatan disabilitas di Puskesmas,” kata Todi.

Sementara itu, Ketua HWDI Riau, Purwo Setiyo Rini, menyoroti masih minimnya aksesibilitas di fasilitas publik, termasuk kantor pemerintahan, dan membagikan pengalaman pribadinya.

“Sebagai penyandang disabilitas, kalau datang ke suatu tempat pasti mikirin tempatnya dulu. Kadang di lantai dua, atau tidak ada yang membantu mengarahkan. Ketika saya datang ke sini, ada yang mendampingi, sehingga bisa hadir. Beberapa kali, kalau dapat undangan, naik taksi online pun saya bisa datang tapi tidak bisa pulang sendiri,” ujar Rini.

Ia menekankan bahwa isu disabilitas tidak hanya soal akses fisik, tetapi juga keterlibatan dalam pembangunan dan pelayanan publik.

“Kalau kita bahas disabilitas, ada terkait aksesibilitas, pendidikan, transportasi. Pemerintah harus mau belajar dan membuka diri terhadap keterlibatan disabilitas dalam pembangunan pelayanan publik, termasuk di kantor ini,” tambahnya.

Rini menutup dengan menyoroti kondisi fisik kantor pemerintahan yang belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas.

“Memang ada bidang miringnya, tapi saya hampir terjatuh. Dulu pernah jatuh di sini. Kantor semegah ini, untuk mengakses pelayanan publik, tapi tidak terakses dengan baik dan benar,” tuturnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan yang inklusif, khususnya dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.