DPRD Soroti Fenomena Sosial Pekanbaru: Azwendi Desak Penertiban Gepeng hingga Prostitusi Terselubung
Riau12.com-PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menyoroti masih banyaknya persoalan sosial yang belum tertangani dengan baik di Kota Pekanbaru. Menurutnya, keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng), pak ogah, hingga manusia silver yang berkeliaran di berbagai titik kota menunjukkan lemahnya keseriusan Pemerintah Kota dalam menegakkan ketertiban umum.
“Permasalahan sosial di Pekanbaru ini masih banyak. Kita masih melihat gepeng, pak ogah, dan manusia silver berkeliaran di jalanan. Tapi selain itu, ada hal lain yang juga harus jadi perhatian serius, yaitu tempat-tempat prostitusi di wilayah Kota Pekanbaru,” ujar Azwendi, Jumat, 30 Oktober 2025.
Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, beberapa kawasan diduga menjadi lokasi aktivitas prostitusi terselubung. Ia menyebut wilayah Jondul serta sejumlah ruko di kawasan Jalan Nangka, Arengka, dan Jalan SM Amin diduga menjadi tempat praktik ilegal tersebut.
“Kami dapat informasi ada ruko-ruko yang dijadikan tempat prostitusi terselubung. Bahkan ada juga yang dijadikan tempat karaoke tanpa izin dan menyediakan pelayan wanita. Ini harus diselidiki dan ditindak tegas,” tegasnya.
Azwendi juga menduga adanya oknum tertentu yang membekingi aktivitas ilegal tersebut. Ia mendesak Pemko Pekanbaru melakukan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan tidak ada pihak yang melindungi kegiatan tersebut.
“Harus diselidiki secara detail dan akurat. Apakah ini karena unsur kesengajaan atau ada oknum yang membekingi? Kalau ada keterlibatan pihak tertentu, tentu tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Ia menilai, praktik prostitusi terselubung sama sekali tidak memberikan manfaat bagi daerah. Selain tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), aktivitas tersebut justru menimbulkan dampak sosial dan moral yang buruk bagi masyarakat.
“Tidak ada untungnya. Mereka tidak bayar pajak, tidak punya izin, dan tidak ada kontribusi bagi daerah. Yang ada justru mudaratnya, penyakit masyarakat, dan masalah moral,” kata Azwendi.
Wakil Ketua DPRD itu juga menegaskan agar Satpol PP Pekanbaru bersama tim yustisi bertindak nyata dan tidak sekadar tampil di media sosial.
“Satpol PP harus bergerak nyata. Jangan hanya tampil di media sosial atau pemberitaan untuk mempercantik citra saja,” tegasnya.
Ia berharap Pemko Pekanbaru menunjukkan komitmen nyata dalam menata kota agar terbebas dari penyakit masyarakat dan aktivitas ilegal yang merusak citra ibu kota Provinsi Riau tersebut.
“Kalau kita mau Pekanbaru ini jadi kota yang tertib dan maju, semua penyakit masyarakat harus ditangani serius. Termasuk kalau ada oknum yang membekingi, harus ditindak. Kota ini harus kita kelola dengan baik,” pungkas Azwendi.
Komentar Anda :
