Berdasarkan kajian masterplan penanganan banjir, dibutuhkan dana sekitar Rp300 hingga Rp500 miliar untuk menuntaskan persoalan yang telah berlangsung lama tersebut. Roni menilai besarnya kebutuhan dana membuat Pemerintah Kota Pekanbaru harus memiliki strategi pembiayaan yang realistis dan terencana.

"Untuk menuntaskan banjir di Kota Pekanbaru dibutuhkan dana sebesar Rp500 miliar lebih. Tapi kita juga harus realistis, karena pemerintah kota punya keterbatasan anggaran," ujar Roni, Selasa (27/10/2025).

Politisi dari Partai Amanat Nasional itu menyebut salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah pembiayaan bertahap atau multiyears, sehingga beban anggaran tidak menumpuk dalam satu tahun.

"Kalau diangsur dalam sepuluh tahun, tinggal dibagi saja, mungkin sekitar Rp40 sampai Rp50 miliar per tahun. Tapi kalau tidak diangsur, tentu bebannya sangat besar," jelasnya.

Roni menekankan, persoalan banjir seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan kota, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

"Kebijakan penanganan banjir ini harus menjadi prioritas. Tinggal bagaimana pemerintah kota menempatkan program ini dalam rencana kerja agar bisa direalisasikan," tambahnya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan penanganan banjir disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta arah program prioritas Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho.

"Semua program harus selaras dengan RPJMD dan prioritas wali kota. Kalau nanti kebijakannya dijalankan dengan skema multiyears, itu bisa menjadi solusi jangka panjang," kata Roni.

Politisi tersebut berharap ke depan Pemko Pekanbaru dapat mengoptimalkan perencanaan teknis dan sumber pendanaan agar program pengendalian banjir dapat berjalan berkesinambungan, bukan hanya sebatas proyek jangka pendek.

Dengan strategi pembiayaan bertahap dan perencanaan matang, Roni yakin persoalan banjir di Pekanbaru bisa diminimalkan secara efektif, memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat, dan mendukung pembangunan kota secara menyeluruh.