Riau12.com-PEKANBARU – Ratusan guru honorer di Kota Pekanbaru menghadapi ketidakpastian status kepegawaian mereka menjelang penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat pada tahun 2025. Sebanyak 163 guru honorer dilaporkan belum terdata dalam sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN), meskipun telah lama mengabdi di sekolah negeri.
Kekhawatiran akan terhapusnya status mereka mendorong perwakilan guru honorer untuk mengadukan nasib mereka ke DPRD Pekanbaru. Para guru diterima langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru, M Isa Lahamid, di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Selasa (21/10/2025).
“Keluhan para guru ini sudah kita tampung. Akan kita perjuangkan dan sampaikan ke pihak terkait,” ujar Isa kepada Tribunpekanbaru.com.
Isa menjelaskan bahwa para guru tersebut sebenarnya telah terdaftar dalam sistem Dapodik Kementerian Pendidikan. Namun karena data mereka tercecer, nama-nama mereka tidak tercantum dalam database resmi BKN. Padahal, sesuai regulasi Kementerian PAN-RB, status honorer akan dihapus pada tahun ini.
Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Isa meminta para guru mengajukan permohonan resmi agar DPRD dapat menggelar hearing bersama Komisi I dan Komisi III. Komisi I akan memanggil BPK SDM untuk pendataan tenaga pendidik, sementara Komisi III akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pekanbaru terkait data Dapodik.
“Kita ingin tahu data lengkap guru-guru, karena klasifikasinya banyak. Mulai dari PPPK, sertifikasi, honorer BOS, dan lainnya. Maka nanti kita minta Disdik mendata secara rinci,” tambah Isa.
Dalam pertemuan tersebut, Tuti Albertina, perwakilan guru honorer dari SDN 196 Pekanbaru, menyampaikan bahwa jumlah guru honorer non-database di Pekanbaru mencapai 163 orang. Ia berharap agar status mereka bisa diakui secara resmi oleh daerah.
“Sesuai regulasi dari Kemenpan-RB, jika daerah mengusulkan NIP maka bisa. Maka itu yang kami tunggu. Kami mohon bantuan dari Ketua DPRD dan Pak Wali Kota Agung Nugroho, agar kami tidak tercecer dan tetap bisa mengabdi di sekolah negeri,” ujar Tuti, yang diamini oleh guru honorer lainnya.
Para guru honorer berharap agar hearing yang direncanakan dapat menghasilkan solusi konkret, termasuk pengusulan NIP bagi tenaga honorer yang masih aktif dan dibutuhkan. Mereka juga meminta agar seluruh guru honorer dari TK, SD, SMP, hingga tenaga administrasi sekolah dapat tercover dalam data resmi daerah.
Dengan dukungan DPRD dan pemerintah kota, para guru honorer berharap perjuangan mereka tidak sia-sia dan tetap bisa berkontribusi dalam dunia pendidikan negeri.
Komentar Anda :
