Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, T Azwendi Fajri, mengungkapkan hampir setiap hari ia menerima laporan terkait persoalan ini. “Ya, itu harus ditindaklanjuti. Sampai hari ini, masih ada yang melakukan pemasangan tiang dan menarik kabel. Ini sudah sangat mengganggu,” tegas Azwendi kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (10/10/2025).

Politisi senior Partai Demokrat ini meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru untuk lebih konsisten menertibkan aktivitas pemasangan tiang dan kabel tersebut. Azwendi menekankan pentingnya regulasi yang jelas untuk mengatur kegiatan provider jaringan. “Segera buat regulasi untuk mengaturnya. Kabel dan tiang sudah semakin semrawut, mengganggu keselamatan warga dan merusak estetika kota. Ini harus menjadi perhatian serius OPD terkait Pemko,” ujarnya.

Selain menjaga keindahan kota dan keselamatan masyarakat, pembuatan regulasi juga dinilai memiliki manfaat ekonomis. Dengan aturan yang jelas, Pemko dapat memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari provider yang resmi beroperasi, sekaligus memudahkan pengawasan terhadap kegiatan mereka.

Saat ini, Ranperda Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau kabel jaringan sedang dibahas di DPRD Pekanbaru. Namun, Ranperda ini diperkirakan belum dapat disahkan menjadi Perda pada tahun ini. Untuk itu, DPRD mendorong Pemko segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwako) yang mengatur pemasangan kabel dan tiang internet sebagai solusi sementara.

“Dengan Perwako ini, pemasangan kabel dan tiang bisa lebih tertata, tidak bertumpuk di satu titik, dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” pungkas Azwendi.