Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengaku kebijakan ini akan berdampak serius terhadap struktur belanja daerah, termasuk belanja rutin dan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

“Belanja rutin kami saja sudah cukup tinggi. Maka, tentu akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga tunjangan pegawai,” ujar Agung, Rabu (1/10/2025).

Pemangkasan TKD juga berpotensi memengaruhi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, sehingga menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan daerah.

“Kalau belanja rutin terganggu, tentu kami harus memilih program mana yang dipertahankan dan mana yang ditunda. Padahal masih banyak jalan berlubang yang harus diperbaiki, persoalan banjir yang belum tuntas, hingga sekolah-sekolah yang perlu direvitalisasi,” tegasnya.

Meski menghadapi tekanan finansial, Pemko Pekanbaru tidak tinggal diam. Agung memastikan pihaknya akan memperjuangkan agar kebijakan pengurangan TKD ditinjau kembali oleh Pemerintah Pusat.

“Kami akan menyampaikan langsung ke pusat. Karena kalau Rp400 miliar dikurangi, Pekanbaru akan sangat kesulitan untuk mengatur belanja,” tutupnya.