Dalam rapat yang digelar di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Rabu (27/8/2025), Agung menegaskan perlunya pembaruan data yang lebih akurat dan berbasis lapangan. Ia menilai, kebijakan pemerintah akan meleset jika hanya berpatokan pada laporan administratif yang tidak sesuai fakta.

“Sejauh ini data yang disampaikan kepada kami tidak sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Contohnya anak putus sekolah, ternyata jumlahnya mencapai 1.778 orang,” ungkap Agung.

Perbedaan mencolok juga terjadi pada kasus stunting. Jika sebelumnya dilaporkan hanya sekitar 200 anak, hasil pendataan terbaru menunjukkan jumlah sebenarnya mencapai 2.000 anak atau sepuluh kali lipat dari data awal.

Menurut Agung, data tersebut diperoleh setelah kader posyandu, kader KB, camat, dan lurah turun langsung melakukan pendataan dari rumah ke rumah. “Berarti kerja camat dan lurah bersama kader posyandu lebih efektif untuk pembaruan data kita,” jelasnya.

Agung mengingatkan seluruh perangkat pemerintah agar tidak lagi bersembunyi di balik alasan kewenangan. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Selain isu pendidikan dan kesehatan, rapat tersebut juga membahas sejumlah persoalan lain yang menjadi perhatian serius Pemko Pekanbaru, seperti penanganan pedagang kaki lima (PKL), pencegahan HIV-AIDS, hingga pengelolaan sampah perkotaan.

“Pola kerja kita harus berbasis fakta lapangan. Jangan lagi ada kebijakan yang didasarkan pada data keliru,” tegas Agung.