Dalam surat usulan yang ditandatanganinya pada 25 Agustus 2025 itu, tercatat sebanyak 5.173 PPPK paruh waktu akan ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Dari jumlah tersebut, 2.866 orang sudah masuk dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), sementara 2.307 orang lainnya masih belum terdaftar.

Agung menegaskan, tenaga pendidik menjadi prioritas utama dalam usulan tersebut.

“Benar, usulan sudah saya tanda tangani dan kirim kemarin. Saya utamakan tenaga pengajar, karena kita butuh lebih banyak guru yang terampil untuk membentuk karakter siswa di Pekanbaru,” ungkapnya, Selasa (26/8/2025).

Selain guru, usulan juga mencakup tenaga teknis dan medis. Menurut Agung, langkah ini merupakan jawaban atas persoalan keberadaan pegawai non-ASN yang selama ini belum mendapatkan kepastian status, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

“Dengan adanya usulan ini, teman-teman PPPK paruh waktu punya kepastian, termasuk soal gaji dan SK penempatan. Semoga segera ditindaklanjuti Menpan RB,” harapnya.