Kondisi ini dinilai meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, mengusulkan adanya motor patroli khusus untuk Satuan Tugas (Satgas) penertiban gepeng dan pak ogah.

"Kami dari Komisi III mengusulkan adanya Satgas Gepeng dilengkapi motor patroli. Kita juga minta ada anggaran khusus untuk patroli rutin supaya penertiban gepeng dan 'pak ogah' bisa lebih efektif," kata Tekad pada Rabu (20/8/2025).

Menurut politisi PDI-P ini, langkah yang lebih tegas diperlukan agar gepeng dan 'pak ogah' tidak terus-menerus kembali muncul. 

Ia juga mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendirikan posko terpadu penegakan peraturan daerah (perda). 

Posko tersebut diharapkan menjadi pusat koordinasi antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan aparat kepolisian dalam melakukan pengawasan.

"Kalau ada posko terpadu, koordinasi lebih mudah. Jadi tidak sekadar razia sesaat, tapi berkelanjutan," ujarnya.

Tekad menegaskan, masalah gepeng dan pak ogah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena selain mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas, juga rawan dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

"Ini bukan hanya soal ketertiban, tapi juga menyangkut citra kota. Kita harap Pemko serius dalam menegakkan perda," tutupnya.(***)

Sumber: Halloriau