Salah satunya dilontarkan Hadi, warga Jalan Teladan, Kecamatan Bina Widya. Ia mengakui, awalnya sempat kaget setelah membaca maraknya pemberitaan di media massa, terkait hal itu.

“Rasanya aneh juga, karena sosialisasi tentang kenaikan tarif PBB itu sepertinya tidak kita ketahui. Setelah kisruh di Pati, barulah kita tahu ternyata di Pekanbaru juga sama. Bahkan kenaikannya lebih tinggi,” ujarnya, Sabtu (16/8/2025).

Meski sempat merasa kecolongan, Hadi mengaku berusaha tetap berpikiran positif dan menganggap kenaikan PBB itu bermanfaat untuk perbaikan beragam sarana dan prasarana di Kota Bertuah.

Namun setahun berlalu pasca kenaikan tarif PBB tersebut, ia mengaku belum melihat adanya perkembangan yang signifikan.

Bahkan Jalan Teladan dekat rumahnya, kondisinya tetap saja rusak parah. Begitu pula kondisi Jalan Merpati Sakti, yang saling terhubung.

“Sudah bertahun-tahun kondisinya rusak parah. Penuh lobang besar dan dalam di banyak titik. Apalagi di Jalan Teladan. Kalau saat kemarau penuh debu. Kalau musim hujan berubah jadi kubangan, padahal ada sekolah dasar negeri di jalan itu,” ungkapnya.

Sebenarnya, warga telah berulang kali mengajukan kepada pemerintah supaya jalan itu segera diperbaiki. Mulai melalui jalur resmi seperti Musrenbang, mengundang pejabat Pemko Pekanbaru hingga meminta bantuan dari anggota Dewan. Namun sejauh ini hasilnya masih nihil. Kondisi dua jalan itu masih tetap sama, rusak parah.

“Jadi yang menjadi pertanyaan, apa dampak positif dari melonjaknya tarif PBB itu. Apakah memang benar digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Saya kira, kawasan lain di Pekanbaru juga mengalami seperti apa yang kami rasakan di sini,” ujarnya.

Terpisah, Afkar yang merupakan warga Air Dingin, Kecamatan Payung Sekaki, juga mengaku tak habis pikir dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif PBB secara drastis tersebut.

Senada dengan Hadi, ia juga mengaku tak begitu paham, bagaimana Pemko Pekanbaru melakukan sosialisasi terkait kebijakan itu. Afkar yakin, warga Pekanbaru lainnya juga merasakan hal yang sama.

Ia mengaku baru mengetahui kenaikan tarif PBB tersebut, setelah heboh di Pati, Jawa Tengah. Namun melalui pemberitaan di media, ternyata kenaikan tarif PBB di Pekanbaru ternyata lebih tinggi.

“Heran juga, kok respons masyarakat di sini sepertinya tenang-tenang saja. Tapi setelah marak pemberitaan di media, saya yakin masyarakat akan semakin paham dan tanggapan mereka mungkin akan berbeda,” ujarnya.

Menurutnya, bukan saatnya lagi pemerintah bersikap tertutup bila hendak menerapkan suatu kebijakan baru. Apalagi jika kebijakan itu dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.

“Seharusnya diumumkan secara transparan, gamblang. Jangan lagi menggunakan bahasa yang bisa membuat makna sesuatu jadi kabur. Masyarakat sudah cerdas, jadi yang seperti itu sudah tidak zamannya lagi,” tandasnya.(***)

Sumber: Goriau