Evaluasi ini dinilai penting, guna memastikan bahwa setiap nama THL yang tercatat, benar-benar bekerja dan memberikan kontribusi nyata terhadap kinerja instansi, plus sesuai kebutuhan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin menyampaikan, keberadaan THL yang tidak aktif, namun tetap menerima honor, menjadi beban serius terhadap APBD.

Menurutnya, pengeluaran rutin untuk membayar THL yang tidak jelas keberadaannya harus dihentikan, alias dicoret saja.

“Kami minta di seluruh OPD, jangan sampai ada nama, tapi orangnya tidak pernah masuk kerja atau bahkan tidak diketahui keberadaannya. Ini pemborosan anggaran dan merugikan keuangan daerah. Evaluasi harus dilakukan BKP SDM,” tegas Tekad kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (1/8/2025).

Sekadar diketahui, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho sudah menginstruksikan evaluasi THL di RSD Madani Pekanbaru, pasca adanya dugaan pungli bagi THL yang masuk bekerja.

Agar ada rasa keadilan, legislator menekankan juga, tidak hanya di RSD Madani, tapi di seluruh OPD lainnya dilakukan hal serupa.

Lebih lanjut diharapkan, Komisi III juga meminta agar OPD tidak asal-asalan merekrut THL tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil dan beban kerja yang ada.

Harapan tujuan evaluasi harus dilakukan, harus disertai dengan data konkrit terkait jumlah, fungsi, serta kehadiran para THL di setiap OPD.

Selain untuk efisiensi anggaran, evaluasi juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja, di lingkungan Pemko Pekanbaru.

“Setiap sen uang rakyat yang dibelanjakan harus benar-benar bermanfaat. Jangan sampai ada praktik-praktik manipulatif, seperti nama THL fiktif yang hanya jadi formalitas untuk menggaji oknum tertentu,” tambahnya.

"Jadi ini juga untuk memutus rantai pemain THL, Jangan biarkan oknum ini bermain terus menerus. Sementara gaji THL, dibebankan di APBD yang kini lagi defisit," sebutnya.(***)

Sumber: Tribunpekanbaru