Hal itu ditegaskan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau H Doni Aprialdi SH, saat mewakili Plt Gubernur Riau pada Rapat Kooordinasi Pemerintah Daerah se-Riau yang digelar Kamis (12/11) di Jakarta.

Dalam acara yang dihadiri sejumlah Kepala Dinas dari Pemprov Riau, Para pejabat dari Kabupaten Kota se-Riau termasuk Plt Kepala BPTPM Pekanbaru M Jamil, Kabag Humas Alek Kurniawan, Kabag Umum Khambarialdy, Kabag Protokol Fiora, serta sejumlah pejabat lainnya itu, doni menyebutkan bahwa dengan peningkatan nama Kantor Perwakilan menjadi Badan Penghubung  maka fungsinya juga sudah langsung melekat menjadikan Badan penghubung menjadi Duta Pemprov Riau di Jakarta.

Karena itu menurut Doni, diharapkan kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Riau bilamana ada tugas urusan yang krusial di Tingkat pusat di Jakarta hendaknya menyempatkan untuk berkoordinasi dengan Badan Penghubung dan badan Badan Penghubung akan selalu siap memfasilitasi agar urusan tersebut berjalan dengan lancar.

"Jika ada urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang krusial ke pemerintah pusat, hendaknya menyempatkan berkoordinasi dengan Pemprov Riau melalui Badang Penghubung Riau yang memang sudah ada di Jakarta" ungkap Doni.

Ditambahkan Doni bahwa amat disayangkan, selama ini ada sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berurusan di Pemerintah Pusat bahkan melibatkan Kepala Daerahnya, tetap  sama sekali tidak ada informasi yang masuk ke Pemprov Riau atau Badan Penghubung Provinsi, padahal berkoordinasi dengan Badan Penghubung akan semakin mempermudah urusan yang diemban di seluruh Kementerian yang ada di Jakarta.

"Kalau membuat surat yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat atau Kementrian hendaknya juga ditembuskan ke Badan Penghubung. Badan Penghubung akan memfasilitasi Pemerintah Daerah di Riau untuk berurusan di Pemerintah Pusat, bahkan dalam pengajuan dan permintaan anggaran pun Badan Penghubung memiliki akses dan kewenangan untuk berkomunikasi langsung dengan seluruh Kementrian yang ada di Jakarta," tutur Doni lagi. (r12)