PEKANBARU, Riau12.com - Cenderung menurunnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada  11 SKPD di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru menjadi pembahasan utama Tim Anggara Panitia Daerah atau TAPD Kota Pekanbaru dalam rapat terbatas, Senin (10/8) di ruang rapat Walikota.

Sebanyak 11 SKPD yang dimaksud antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pertanian serta Badan Penanggulangan bencana dan Pemadam Kebakaran. Selain itu Dinas Kesehatan, Dinas Pasar, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dan Dispenda.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, Syukri Harto yang juga selaku ketua TAPD Kota Pekanbaru menjelaskan pihak SKPD harus melaporkan secara rinci penyebab turunnya peroleh PAD-nya termasuk potensi yang ada didalamnya. Hal ini dibutuhkan sebagai dasar penetapan target PAD dalam APBD 2016 mendatang.

Menariknya meski sudah diinstruksikan sejak 10 hari lalu, dari 11 SKPD yang peroleh PAD-nya dievaluasi hanya 3 SKPD yang sudah menyerahkan laporan potensi PAD.

"Yang lain itu belum, macam-macamlah alasannya. Padahal saya sudah perintahkan sejak 10 hari lalu," ungkap Syukri dengan raut wajah kesal ketika di temui wartawan usai memimpin rapat tersebut.

Dikatakan Syukri lagi laporan yang diminta itu tidak terlalu susah, seperti Dinas Pasar harus merinci berapa jumlah pasar dan juga pedagang serta potensi PAD yang diperoleh dari itu. Syukri juga mewanti-wanti agar Kepala SKPD tidak menjadilan peraturan pemerintah sebagai alasan rendahnya perolehan PAD.

"Turun itu kalau alasan kebijakan pemerintah tidak masalah, tapi kalau alasan kinerja itu yang susah. Jangan turunnya itu karena alasan kinerja yang lemah namun disebutkan dampak kebijakan pemerintah," sebutnya.

Disinggung mengenai perolehan PAD pada 11 SKPD yang tengah dievaluasi oleh TAPD, menurut Syukri ada dua satker yang perolehannya sudah 100 persen yakni Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran. Semenara DInas pasar menduduki peringkat perolehan PAD terendah. (adri)