Demikina diungkapkan Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, Rabu (19/5/2016). 

Menurut Masperi, alasan DPA yang belum turun oleh pejabat di SKPD tersebut merupakan alasan klasik.

Menurutnya, DPA tersebut sudah bisa diketahui sejak akhir Januari lalu. "Itu alasan klasik saja. Besok pak Plt Gubri akan memimpin langsung rapat pengendalian dan evaluasi APBD, disana akan dibuka apa persoalan sesungguhnya," jelas Masperi.

Mantan Sekda Rohul ini menyatakan, dirinya sejak awal tahun lalu sudah memberikan arahan kebeberapa SKPD yang memiliki anggaran cukup besar termasuk Dinas Cipta Karya SDA, Dinas Bina Marga dan Dinas Pendidikan Kebudayaan tersebut.

"Awal tahun sudah kita arahkan. DPA itu yang mengimput datanya kan mereka ke sistem online. Hasil verifikasi Pergub yang merupakan terjemahan APBD itu sudah turun akhir Januari lalu. Artinya Februari semua perencanaan dan urusan dokumen sudah tuntas," cetusnya.

Masperi menduga, tersendatnya pelaksanaan kegiatan tersebut akibat lambannya SKPD menterjemahkan Pergub tersebut.

 " SKPD itu yang lamban menterjemahkan Pergub pelaksanaan APBD tadi. Kenapa SKPD lain sudah jalan, mereka tidak," cetusnya.

 

Hal senada diungkapkan Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Ispan. Menurutnya, Pergub pelaksanaan APBD Riau sudah diterbitkan akhir Januari 2016.

"Yang mengusulkan DPA itu kan SKPD. Aneh juga rasanya kalau SKPD mengatakan belum menerima DPA. Kecuali kalau ada pergeseran di DPA. Kalau ada SKPD yang mengaku belum menerima DPA saya rasa itu gak benar, kita punya datanya, kapan itu diinput dan diserahkan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, serapan tiga SKPD yang memiliki anggaran besar seperti Dinas Cipta Karya Sumberdaya Air, Dinas Bina Marga dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan yang masih dibawah 5 persen.

Dari data yang diinput di situs resmi Pemerintah Provinsi Riau, www.Riau.go.id, Dinas Bina Marga memiliki pagu anggaran terbesar yakni Rp1,4 triliun lebih. Dari pagu yang besar itu, SKPD pimpinan Syafril Tamun ini baru bisa menyerap anggaran sekitar Rp1,7 miliar saja.

Begitu juga di Dinas Cipta Karya. Dibekali pagu anggaran Rp876 miliar lebih, Dinas yang dipimpin Dwi Agus Sumarno ini baru mampu menyerap anggaran sekitar Rp497 juta.

Kondisi hampir sama juga terjadi di Dinas Pendidikan Riau. Dibekali pagu Rp768 miliar lebih, SKPD yang dipimpin Kamsol ini baru bisa menyerap anggaran sekitar Rp15,3 miliar.

  

Lambannya progres serapan anggaran di dua SKPD ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Dengan dibekali anggaran melimpah, Pemerintah gagal menggunakannya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, jembatan dan infrastruktur penunjang lainnya.

Beberapa pejabat mengaku lambannya progres kegiatan ini disebabkan beberapa persoalan. Seperti Pergub dan Dokumen Pelaksnaan Anggaran (DPA) yang belum mereka terima.

Salah satunya di Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Salah satu Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Dinas Cipta Karya, Edwar khalid mengaku, sampai saat ini pihaknya belum melakukan tender kegiatan di LPSE ataupun ULP.

"Gimana mau kita lelang, pergub dan DPA belum turun ke saya. Nanti kalau kita lelang dan dikerjakan, siapa yang bayar," ujar Edwar.

Akibat belum adanya Pergub yang berisi tentang rincian petunjuk tekhnis kegiatan APBD membuat pihaknya enggan melaksanakan kegiatan.

"Anggaran di bidang kami itu ada Rp349 miliar. Anggaran itu harusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan dan perkotaan, tapi karena yang tadi itu belum turun makanya belum kami jalankan," tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau, Kamsol menyatakan, untuk kegiatan fisik, pihaknya memang baru mempersiapkan dokumen perencanaan pada triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

"Memang kegiatan mulainya baru akhir triwulan pertama. Sekarang lagi digesa, kegiatan-kegiatan fisik sedang dimulai perencanaanya," ungkap Kamsol.(r12/hrc)