Riau12.com-PEKANBARU – Anggota DPRD Provinsi Riau, Manahara Napitupulu, mengkritisi maraknya pemasangan spanduk dan baliho di lingkungan instansi pemerintah yang dinilainya tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai penggunaan anggaran daerah untuk media promosi visual tersebut berpotensi menjadi pemborosan dan tidak sejalan dengan kebutuhan publik.

Menurut Manahara, pemerintah daerah seharusnya memfokuskan anggaran pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi, bukan pada pencitraan melalui spanduk dan baliho yang dampaknya minim bagi masyarakat.

“Saya sudah menyampaikan hal ini kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Tidak perlu memasang baliho dan spanduk yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Manahara, Rabu (17/12/2025).

Ia menegaskan, yang dibutuhkan masyarakat bukanlah tampilan visual semata, melainkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Menurutnya, kinerja aparatur pemerintah jauh lebih penting dibandingkan simbol-simbol promosi yang hanya bersifat seremonial.

“Yang dibutuhkan masyarakat itu pelayanan dan manfaat nyata, bukan sekadar spanduk. Yang diperlukan adalah kinerja,” tegasnya.

Manahara juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah yang menuntut pengelolaan secara efisien dan tepat sasaran. Setiap penggunaan anggaran, kata dia, harus benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat luas, khususnya dalam sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja promosi visual di setiap instansi pemerintahan. Anggaran yang selama ini dialokasikan untuk spanduk dan baliho diharapkan dapat dialihkan ke program-program yang lebih produktif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Kita ingin anggaran daerah digunakan secara bijak. Prioritaskan pelayanan publik dan program yang bermanfaat, bukan simbol-simbol seremonial yang tidak memberi dampak signifikan,” pungkas Manahara.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah daerah menata kembali prioritas belanja agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.