Perang Terhadap Tambang Ilegal: Riau Siapkan Tim Khusus Berdasarkan Titik Lokasi Akurat
Sabtu, 29-11-2025 - 13:01:14 WIB
Riau12.com-PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat menindak aktivitas penambangan ilegal yang marak terjadi di hampir seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini. Langkah awal dilakukan melalui rapat perdana yang dipimpin Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, bersama Satpol PP dan perwakilan instansi terkait, di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Jumat (28/11/2025).
Helmi D menegaskan pemerintah akan segera membentuk satuan tugas khusus untuk membatasi dan memberantas penambangan ilegal secara terukur. Tim ini akan bekerja berdasarkan data titik-titik lokasi tambang ilegal yang dihimpun secara terintegrasi agar penindakan lebih tepat sasaran.
“Secara teknis, akan dibahas melalui rapat berkala. Data lokasi penambangan ilegal harus jelas agar penindakan tepat sasaran,” ujar Helmi D.
Menurut Helmi, penambangan ilegal terbagi dalam dua kategori, yakni aktivitas tambang yang sama sekali tidak memiliki izin dan tambang yang beroperasi di luar wilayah atau ketentuan izin yang telah diberikan. Aktivitas penambangan ilegal ini hampir ditemukan di seluruh kabupaten dan kota di Riau, kecuali Kabupaten Kepulauan Meranti yang kondisi lahannya berupa rawa dan gambut.
“Dengan pembentukan tim ini, InsyaAllah kita mampu melakukan percepatan pemberantasan dan penuntasan aktivitas penambangan ilegal. Sanksi akan tetap diberikan sesuai regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Langkah Pemprov Riau ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto saat mengumpulkan sejumlah menteri beberapa waktu lalu di Hambalang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan perang terhadap penambangan ilegal. Arahan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025.
Pemprov Riau berharap pembentukan satgas ini dapat mengurangi praktik ilegal yang merugikan negara sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Rapat berkala dan koordinasi lintas instansi akan terus dilakukan untuk memastikan penegakan hukum berjalan konsisten dan efektif.
Komentar Anda :