Riau12.com-Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 senilai Rp8,321 triliun. Nilai ini lebih rendah dibandingkan APBD Riau 2025 yang mencapai Rp9,451 triliun. Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna Senin malam, 24 November 2025, di Gedung DPRD Riau.

Penandatanganan KUA-PPAS menjadi langkah strategis dalam proses penyusunan APBD 2026 agar lebih akuntabel, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Momentum ini juga memperkuat konsolidasi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan visi Riau yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa penandatanganan KUA-PPAS bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan APBD 2026 yang aspiratif dan berpihak pada masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa perencanaan anggaran tahun 2026 dilakukan secara realistis, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. DPRD sangat menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Riau,” ujar Kaderismanto.

Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menyusun program yang mengacu pada prioritas pembangunan daerah. Belanja pembangunan harus memiliki dampak langsung, terutama dalam pengurangan kemiskinan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan publik.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan bahwa penandatanganan KUA-PPAS menjadi fondasi penting dalam memastikan APBD 2026 mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Pemprov Riau berkomitmen menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran agar APBD 2026 benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan. Fokus kami adalah peningkatan layanan publik, pengentasan kemiskinan, penanganan infrastruktur, serta penguatan sektor ekonomi produktif,” ujar Hariyanto.

Plt Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas peran DPRD Riau yang konstruktif dalam proses pembahasan sehingga nota kesepakatan dapat diselesaikan tepat waktu.

“Kami berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras bersama pemerintah daerah. Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini adalah kunci keberhasilan pembangunan Riau,” tutupnya.