PEKANBARU, Riau12.com - Sampai saat ini panitia khusus (Pansus) monitoring lahan baru menyelesaikan kinerjanya sekitar tiga perempat dari perusahaan yang ada di Riau. Dari temuan dan dugaan, rata-rata perusahaan di Riau banyak yang menyalahi izin.

Demikian hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, Minggu (23/8/2015). "Mereka sudah menyelesaikan tiga perempatnya, kemudian juga sudah melapor kepada saya secara lisan dan minggu ini seharusnya sudah menyampaikan laporan tertulis. Mudah-mudahan tidak banyak halang merintang," kata Wakil Ketua DPRD Riau yang mengkoordinatori Pansus monitoring lahan.

Kedepan menurutnya jika sudah didapatkan hasilnya, pansus monitoring akan mengumumkanya kepada publik dan melanjutkan hal tersebut kepada penegak hukum hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Nantinya akan kita umumkan ke publik dan apa yang kita temukan nanti akan menjadi urusan tindak lanjut dari para penegak hukum. Tentunya kita sebagai fungsi pengawasan sudah kita lakukan," paparnya.

Hal yang berkaitan dengan izin, menurut pria yang akrab disapa Dedet ini banyak terjadi penyimpangan di perusahaan-perusahaan yang mengantongi izin HPH , HTI dan izin lainya.

"Pansus sudah memplot-plotkan apakah itu HPH, HTI dan sebagainya dan kita sudah lihat langsung berapa penyimpangan yang ada. Kemudian ada juga kategori yang dibuat oleh pansus untuk pelanggaran berat, sedang dan ringan. Hanya ini yang bisa kita lakukan karena untuk sanksi dan tindakan hukum akan menjadi ranahnya penegak hukum," tambahnya.

Menurutnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut tidak mudah, mengingat sangat banyak perusahaan yang ada di Provinsi Riau terlebih banyak rintangan yang harus dihadapi.

"Memang tidak mudah karena banyak perusahaan sehingga kita harapkan kepada Pansus untuk bisa memonitoring seluruh perusahaan ini dan tidak ada yang diistimewakan," tuturnya. (r12/hrc)