Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menegaskan pihaknya tidak ingin pembahasan APBD Murni 2026 dilakukan secara tergesa-gesa, mengingat waktu yang terbatas dan kompleksitas penghitungan pengeluaran serta pemasukan daerah. “Kita minta kalau bisa secepatnya. Karena kita tidak ingin tergesa-gesa seperti pembahasan APBD Riau 2025 kemarin. Cuma punya waktu satu minggu,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).

Kaderismanto menjelaskan, salah satu faktor penting dalam penyusunan APBD adalah pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1,2 triliun. Angka tersebut dinilai cukup signifikan dan mempengaruhi kondisi keuangan Riau secara keseluruhan. “Kondisi keuangan kita juga sedang dalam keadaan sulit. Seperti pemotongan TKD yang cukup besar. Itu sangat mempengaruhi bagaimana kita menyusun APBD Riau nantinya,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menekankan bahwa pembahasan APBD Riau 2026 harus dimulai pada awal November 2025. Ia menekankan pentingnya pembahasan yang rinci dan terukur agar APBD tidak mengalami defisit anggaran. “November, APBD Riau 2026 harus sudah dibahas,” kata Edi.

Dengan adanya koordinasi yang matang antara Pemprov Riau dan DPRD Riau, diharapkan penyusunan APBD Murni 2026 dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat waktu, sehingga anggaran daerah dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.