Abdullah menyoroti fakta bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu penghasil Migas terbesar di Indonesia. Namun hingga kini, Riau belum termasuk dalam 17 daerah yang telah menjalin MoU pengawasan dan distribusi Migas bersama BPH Migas.

"Kami mendesak agar MoU ini segera dilakukan untuk peningkatan pengawasan dan distribusi Migas, terutama BBM. Di Indonesia, sudah ada 17 daerah yang menjalin kerja sama ini, tetapi Riau yang merupakan penghasil Migas besar justru belum," ujarnya, Jumat, 24 Oktober 2025.

Menurut Abdullah, MoU antara Pemprov Riau dan BPH Migas sangat diperlukan agar pengawasan dan pengendalian distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta bahan bakar gas (BBG) dapat berjalan lebih optimal.

Kerja sama ini umumnya mencakup pertukaran data konsumsi BBM, optimalisasi pendistribusian, serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai volume. Abdullah menegaskan, langkah ini penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pasokan Migas yang adil dan meminimalisir kebocoran atau penyimpangan dalam distribusi.

Dengan adanya MoU, diharapkan pengawasan Migas di Riau akan semakin transparan dan profesional, seiring provinsi ini tetap menjadi salah satu kontributor Migas terbesar bagi negara.