Ia menjelaskan, proses evaluasi tersebut diharapkan dapat rampung dalam waktu dekat agar pelaksanaan berbagai program pemerintah dapat segera dimulai.

“Perubahan APBD kita sudah masuk ke Kemendagri, normalnya memang 14 hari kerja sudah selesai masa evaluasi,” ujar Ahmad Tarmizi, Jumat (24/10/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima dari Sekretaris Daerah (Sekda), dokumen evaluasi tersebut kini berada di Biro Hukum Kemendagri untuk proses evaluasi dan verifikasi.

“Kita dapat informasi dari Sekda bahwa per hari Kamis evaluasi kita sudah berada di Biro Hukum Kemendagri pusat. Dan kabarnya akan ditandatangani hari Jumat oleh Menteri Dalam Negeri,” ungkapnya.

Setelah dokumen ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, hasil evaluasi akan dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan rapat untuk menyesuaikan hasil evaluasi tersebut.

“Kalau itu sudah selesai prosesnya, akan dipulangkan dan hasil evaluasi kembali ke pemerintah provinsi. Evaluasi Banggar cukup satu masa pertemuan dengan TAPD, dan kalau sudah selesai, program sudah bisa dijalankan,” jelas Ahmad Tarmizi.

Sementara itu, pelaksanaan masa reses anggota DPRD Riau akan disesuaikan dengan hasil evaluasi Perubahan APBD. Reses dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober hingga 4 November 2025, di mana seluruh anggota dewan akan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Apabila terjadi kendala atau keterlambatan proses administrasi di pusat, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Riau akan melakukan penjadwalan ulang.

“Kalau seandainya meleset, maka Banmus akan mengagendakan ulang reses terkait dengan kondisi yang di luar kendali kita. Insyaallah diadakan Banmus untuk mengagendakan ulang,” tutup Ahmad Tarmizi.