Menurut Ahmad Tarmizi, proses evaluasi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan diperkirakan segera rampung. “Perubahan APBD kita sudah masuk ke Kemendagri. Normalnya memang 14 hari kerja masa evaluasi melalui pemerintah provinsi,” ujar Tarmizi.

Dokumen hasil evaluasi, berdasarkan informasi dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau, telah berada di Biro Hukum Kemendagri Pusat. Proses ini menjadi tahap penting sebelum anggaran dapat dijalankan secara penuh oleh pemerintah daerah. “Kabarnya hari ini, Insya Allah sudah akan ditandatangani atau besok Jumat oleh Menteri Dalam Negeri,” tambahnya.

Setelah dokumen ditandatangani, hasil evaluasi akan dikembalikan ke pemerintah provinsi untuk ditindaklanjuti. DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian akan menggelar rapat finalisasi untuk menyesuaikan hasil evaluasi tersebut. “Kalau sudah selesai prosesnya, maka hasil evaluasi akan dipulangkan kembali ke pemerintah provinsi. Evaluasi Banggar mungkin cukup satu kali pertemuan dengan TAPD, dan kalau sudah selesai, anggarannya bisa dijalankan,” jelas Tarmizi.

Dengan berjalannya proses evaluasi sesuai jadwal, pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran hasil Perubahan APBD diharapkan dapat dilakukan paling lambat pekan depan. “Kalau kita hitung hari, ini Kamis, harapan kita Selasa nanti sudah berjalan stabil dan bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Terkait dengan pelaksanaan masa reses anggota DPRD, Ahmad Tarmizi menambahkan kegiatan tersebut akan disesuaikan dengan hasil evaluasi Perubahan APBD. Jika terjadi keterlambatan administrasi di tingkat pusat, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Riau akan melakukan penjadwalan ulang. “Kalau seandainya meleset, tetap terpaksa ada Banmus ulang untuk mengagendakan reses, karena kondisi ini di luar kendali kita. Insya Allah Banmus akan segera mengatur ulang jadwalnya,” pungkasnya.

DPRD Riau optimistis seluruh proses pembahasan dan pelaksanaan Perubahan APBD 2025 dapat berjalan lancar. Ahmad Tarmizi berharap kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif terus terjaga agar roda pemerintahan dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal menjelang akhir tahun anggaran.