Riau12.com-Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali melakukan pergeseran pejabat di lingkungan pemerintahannya. Kali ini, Kepala Inspektorat Riau Sigit Juli Hendriawan resmi demosi menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkungan Hidup Mandah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau.

Pelantikan jabatan tersebut digelar secara tertutup di Ruang Transit Kantor Gubernur Riau, Kamis (23/10/2025). Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, dan disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Roni Rakhmat.

Dalam keterangannya, Zulkifli Syukur menjelaskan bahwa pelantikan Sigit Juli Hendriawan sudah melalui prosedur resmi dan mendapat persetujuan teknis (Pertek) serta izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 “Pelantikan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita juga sudah dapat Pertek dan izin dari Kemendagri, semacam rekomendasi dari kementerian. Makanya pelantikannya dilaksanakan hari ini,” jelas Zulkifli.

Ia menambahkan, jabatan baru Sigit berada di lingkungan DLHK Riau sebagai salah satu Kepala UPT Lingkungan Hidup.
“Tadi dilantik menjadi salah satu Kepala UPT Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau,” tambahnya.

Terkait alasan demosi, Zulkifli menyebut keputusan tersebut sudah melalui proses evaluasi pejabat eselon II yang dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, detail penyebab turunnya jabatan Sigit belum diungkapkan secara resmi.

Menariknya, Sigit Juli Hendriawan yang diketahui juga menjabat sebagai Komisaris PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) kini menjadi pejabat administrator (eselon III) setelah sebelumnya menduduki jabatan tinggi pratama (eselon II).

Dengan pelantikan ini, tercatat sudah tiga pejabat eselon II Pemprov Riau yang mengalami demosi dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, Rudiyanto dari jabatan Staf Ahli Gubernur Riau menjadi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Damkar Riau, dan Hadi Penandio menjadi Kepala Bidang Rehabilitasi BPBD Damkar Riau.

Langkah ini disebut-sebut sebagai bagian dari evaluasi kinerja pejabat tinggi pratama yang dilakukan Pemprov Riau untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta penegakan disiplin birokrasi.