Rapat berlangsung di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (21/10/2025), dan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta perwakilan kabupaten/kota se-Riau.

Dalam paparannya, Gubernur Wahid menjelaskan bahwa Pemprov Riau telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Satgas tersebut bekerja sama dengan seluruh Sekda kabupaten/kota untuk memantau pelaksanaan program secara menyeluruh, termasuk melalui kunjungan rutin ke sekolah-sekolah dan dapur penyedia makanan.

Saat ini, cakupan program MBG di Riau baru menjangkau sekitar 10 persen dari target sasaran. Meski demikian, Wahid menyebut respons masyarakat sangat positif. Banyak orang tua merasa terbantu karena tidak lagi harus menyiapkan bekal makan untuk anak-anak mereka.

Namun, Wahid mengakui masih ada sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya soal penerimaan siswa terhadap menu yang disediakan. Di awal pelaksanaan, hanya separuh siswa yang mau mengonsumsi makanan karena alasan rasa.

“Anak-anak boleh mengeluh, tapi sampaikan secara tertulis. Masukkan ke tempat makan, bukan disebarkan di media sosial,” ujar Wahid tegas, dikutip dari MCRiau.

Selain cita rasa, Wahid juga menyoroti persoalan pengujian kualitas bahan pangan. Tahun ini, hanya tersedia 112 unit rapid test kit untuk mendeteksi kandungan pestisida dan formalin. Padahal, setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) wajib menguji minimal lima jenis bahan segar. Hingga kini, baru 15 SPPG yang melakukan pengujian—12 di Pekanbaru dan 3 di Kampar.

Ia turut menyinggung kasus keracunan makanan yang sempat terjadi akibat dapur memasak sejak malam hari. Padahal, sesuai prosedur, proses memasak seharusnya dilakukan antara pukul 02.00 hingga 05.00 pagi. Gubernur menekankan pentingnya pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.

Sementara itu, Deputi Dadang Hendrayudha menambahkan bahwa di Pekanbaru terdapat sekitar 873 SPPG, namun sebagian besar belum memiliki dapur aktif. Ironisnya, beberapa tenaga kerja sudah menerima gaji dari negara. Ia menekankan pentingnya peran ahli gizi dan akuntan di setiap dapur untuk menyesuaikan menu dengan kearifan lokal serta memastikan kandungan gizi yang seimbang.

Dadang juga menjelaskan bahwa pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Riau kini tidak lagi melalui portal nasional mitra.bgn.go.id. Investor lokal dapat langsung mendaftar melalui Satgas kabupaten/kota. Setiap unit SPPG dirancang seluas 150 meter persegi, lengkap dengan fasilitas kantor, dapur, gudang, dan tempat pencucian.

Program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu fokus nasional dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkelanjutan.