Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, menyampaikan bahwa Pemprov Riau telah mulai menerapkan mekanisme efisiensi sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga terus dilakukan guna menyelaraskan kebijakan di seluruh wilayah Riau.

“Riau sudah mengikuti mekanisme efisiensi dan terus berkoordinasi dengan daerah lain. Tujuannya agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran,” ujar Taufiq, Jumat (25/4/2025).

Salah satu fokus utama dalam efisiensi anggaran ini adalah pengurangan belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Pemerintah daerah diminta untuk membatasi pengeluaran pada kegiatan seremonial, kajian, studi banding, seminar, hingga forum diskusi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran akan dilakukan secara ketat. Bahkan, anggaran untuk perjalanan dinas di seluruh perangkat daerah diwajibkan dipangkas hingga 50 persen.

“Pemerintah daerah harus menekan belanja yang sifatnya administratif. Fokus kita adalah pada belanja yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan hasilnya bisa diukur,” jelas Horas.

Langkah efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan APBD serta memperkuat belanja yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dilansir dari tribunnews.(***)

Sumber: Halloriau