Riau12.com-PEKANBARU – Delegasi United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UN-REDD) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada Kamis (5/12/2024). Delegasi ini dipimpin oleh Annete Wallgren (UNEP) bersama sejumlah anggota, seperti Kamran Hussain (UNEP), Bambang Arifatmi (UNEP), Marco Piazza (FAO), dan Dwi Farastika (FAO). Kedatangan mereka disambut oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, di ruang kerjanya.
Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi perkembangan program REDD+ di Riau yang telah dimulai sejak 2022. Ketua delegasi, Annete Wallgren, memaparkan bahwa Provinsi Riau telah memasuki tahapan kesiapan (readiness) untuk memperkuat arsitektur REDD+, yang sejauh ini fokus pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
Namun, Annete menekankan perlunya memperluas cakupan program ke sektor lain seperti pangan, pertanian, perkebunan, kelautan, dan transportasi. “Program REDD+ bersifat lintas sektor, sehingga dukungan pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutannya,†ujar Annete.
Dalam pertemuan tersebut, Annete juga memaparkan sejumlah agenda strategis UN-REDD hingga 2025. Agenda tersebut mencakup:
1. Kick-off meeting dengan para pemangku kepentingan tingkat Provinsi Riau pada Januari 2025.
2. Peluncuran proyek di tingkat nasional pada Februari 2025.
3. Penyusunan dokumen strategis, seperti STRADA, FREL, dan BSM, yang akan disesuaikan dengan standar internasional.
Dukungan Pemprov Riau
Menanggapi hal ini, Taufiq Oesman Hamid menyampaikan apresiasi atas dukungan UN-REDD dalam implementasi REDD+ di Riau. Ia menegaskan komitmen Pemprov Riau untuk memperkuat arsitektur REDD+ dan memanfaatkan peluang pendanaan.
“Kami memahami pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama yang berkaitan dengan lanskap, untuk memastikan keberhasilan program ini,†ujar Taufiq.
Ia juga menyebutkan bahwa Pemprov Riau telah aktif bekerja sama dengan Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) guna mempercepat pengembangan arsitektur REDD+. Taufiq menyoroti pencapaian Riau dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) periode 2014-2016, yang membuat Riau berhak menerima pendanaan *Result-Based Payment* (RBP) sebesar USD 2,065 juta dari *Green Climate Fund* (GCF). Saat ini, proses penyiapan proposal tengah berlangsung di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
“Dengan dukungan UN-REDD, kami optimis kinerja Riau dalam menekan emisi GRK dapat lebih baik, sehingga dapat membuka peluang pendanaan yang lebih besar untuk pembangunan daerah,†tambahnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi antara Pemprov Riau dan UN-REDD dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan hutan yang lebih baik.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Elly Wardani, Plt Kepala DLHK Riau Alwamen, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan DLHK Dr. Matnuril, serta Danang Kabul dari Tim UNEP di Riau.(***)
Sumber: Goriau
Komentar Anda :
