"Persyaratan administrasinya kami terima pada Jumat pekan lalu pada pukul 17:00 WIB dari Setwan DPRD Riau sementara sistem di Kemendagri tutup pukul 16:00 WIB lagipula ada kekurangan persyaratan sehingga pada Senin (14/10/2024) baru kami upload ke sistim," kata Jalil.

Pihaknya tidak bisa menjamin SK pimpinan DPRD Riau defenitif tersebut bisa selesai dalam 2 minggu kedepan karena mekanisme penyelesaian SK ini memakan waktu 14 hari kerja berdasarkan SOP masing-masing direktorat.

"Jadi kalau kita mengikuti aturan PP nomor 12 tahun 2014, mekanisme penanganan SK tersebut butuh waktu 14 hari kerja atau tiga minggu. Kalau berdasarkan kinerja di Kemendagri masing-masing Dirjen ada SOP masa penanganan surat masuk mungkin bisa memakan waktu sebulan, tapi bisa saja tidak sampai sebulan jika para Dirjen yang bersangkutan ada di kantor," ucapnya.

Namun Jalil menyatakan proses cepat atau lambatnya SK pimpinan definitif DPRD Riau dikeluarkan Kemendagri tidak akan berpengaruh kepada pembahasan RAPBD 2025.

’’Ada diskresi dari Kemendagri, pimpinan DPRD Riau sementara bisa membahas RAPBD murni 2025, tidak harus menunggu SK pimpinan DPRD Riau definit," tutupnya.(***)

Sumber: Goriau