Riau12.com-PEKANBARU  - Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan, bahwa hal yang menjadi isu nasional dan fokus pemerintah, baik pusat maupun daerah, pada saat ini diantaranya adalah isu stunting.

Untuk memaksimalkan hal itu, Gubri mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau terus berkomitmen untuk mendukung penanggulangan stunting dengan mengalokasikan dana operasional sebagai dukungan nyata.

"Pemprov mengalokasikan sebesar Rp20 juta di setiap desa penanganan kemiskinan dan penanggulangan stunting, dan alokasi operasional Posyandu Rp8 juta bagi setiap desa," kata Syamsuar, Rabu (10/8/2022).

Syamsuar menjelaskan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengamanatkan target nasional angka prevalensi atau proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu stunting adalah sebesar 14% pada tahun 2024.

"Namun, berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia, Desember 2021 menempatkan angka prevalensi stunting di Provinsi Riau sebesar 22,30 persen," kata Gubri Syamsuar seperti dilansir cakaplah.com.

Dari data tersebut, kata Syamsuar, Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat prevalensi stunting tertinggi adalah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 29,70 %.

"Sedangkan Kota Pekanbaru dengan angka prevalensi stunting terendah yaitu sebesar 11,40 % atau lebih rendah dari target capaian nasional tahun 2024," kata Syamsuar lagi.

Untuk diketahui, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.***(r12)