JAKARTA, Riau12.com - Pemerintah berkomitmen membuat solusi permanen agar kebakaran hutan dan lahan tak berulang di musim kemarau tahun 2016 mendatang. Komitmen tersebut disampaikan Menteri LHK Siti Nurbaya, dimana hal itu telah dimasukkan dalam deregulasi paket kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kita buat Peraturan Pemerintah tentang tata guna pemanfaatan hutan dan lahan serta mekanismenya," kata Siti Nurbaya di Jakarta, Selasa (29/9/15).

Sebagaimana dimandatkan undang-undang, investasi kehutanan termasuk alih fungsi hutan dan lahan harus betul-betul diatur dan ditegaskan penerapannya sesuai aturan.

Kepada perusahaan yang memiliki areal terbakar, pemerintah tengah melakukan penegakkan hukum. Targetnya Desember 2015 segala proses hukum tersebut rampung. Dengan begitu, sudah akan ada daftar perusahaan terhukum administratif yang dicabut izin usahanya.

"Ke depan, di samping penjatuhan hukuman, akan juga diberikan tanda prestasi bagi perusahaan yang lahannya berhasil selamat dari kebakaran. Ini akan sangat efektif dalam mencegah kebakaran," sebutnya.

Terhadap kelompok masyarakat tempatan pun, katanya, pemerintah minta bantuan dengan menjaga hutan. Dimana pemerintah telah merancang insentif bagi mereka yang tidak membakar lahan untuk mengerjakan lahan.

"Tantangan pencegahan kebakaran hutan akan semakin besar di tahun depan. Bila melihat gejala alam, titik api tampak bermunculan di NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi Barat dam Sulawesi Selatan. Hal tersebut sebagaimana perkiraan BMKG. Jadi kalau kita masih bergelut kebakaran di Riau, Palangkaraya, Sumsel, kita akan babak belur," ujarnya.(r12/rtc)