JAKARTA, Riau12.com - Polemik pulsa listrik semakin panjang. Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menuding adanya biaya (cost) terselubung yang dibebankan kepada konsumen dalam pembelian pulsa (token) listrik prabayar PT PLN (Persero).

Dia meminta agar sistem dan biaya pembelian pulsa listrik prabayar diefisienkan, agar masyarakat tidak merasa dirugikan.

"‎Banyak cost terselubung dalam sistem pulsa yang harus diefisienkan supaya rakyat beli Rp100 ribu ya dapat Rp100 ribu," katanya di Komples Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2015) seperti dikutip sindonews.com.

Rizal menegaskan, PLN harus terbuka dan transparan terkait mekanisme penghitungan biaya dalam token listrik agar masyarakat tidak dirugikan. Sebab, selama ini masih banyak hal yang tidak transparan dalam sistem listrik prabayar.

"‎Yang terjadi ini banyak hal yang enggak transparan. Karena kalau saudara beli pulsa dibandingkan dengan meteran bisa lebih murah," imbuhnya.

Mantan Menko bidang Perekonomian ini meminta agar PLN tidak memberatkan dan mewajibkan konsumen untuk menggunakan listrik prabayar. Konsumen harus diberi kebebasan untuk memilih sistem meteran atau sistem pulsa.

"Karena banyak keluarga, jam 7, jam 8 anaknya masih belajar, cari pulsa susah gitu lho. Kami minta supaya terbuka. Tidak hanya sistem pulsa, tapi juga sistem meteran," tegas Rizal.

Sayangnya, dia tidak mau menjelaskan lebih rinci perihal keterbukaan yang dimintanya terhadap perseroan terkait sistem listrik prabayar. "Cukup ya dek, itu tugasnya PLN," singkat dia.(r12)