Riau12.com-JAKARTA – Keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh saat wilayahnya dilanda banjir bandang memicu perhatian serius dari pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) telah memulai pemeriksaan menyeluruh terkait sumber pembiayaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjalanan tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan segera setelah Mirwan tiba di Jakarta pada Senin (8/12/2025). Poin utama yang diklarifikasi adalah sumber pembiayaan perjalanan umroh tersebut.

"Nah sekarang kan juga begitu, ini apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, pembiayaan dari mana itu penting ya," ujar Bima Arya di kompleks parlemen.

Pemeriksaan tidak hanya ditujukan kepada Bupati Mirwan, tetapi juga melibatkan aparatur daerah maupun pihak lain yang diduga terkait dalam keberangkatan tersebut. Bima menegaskan proses klarifikasi akan berlangsung beberapa hari ke depan sebelum Kemendagri mengambil keputusan.

"Jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan," tambahnya.

Langkah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memungkinkan sanksi berjenjang mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap. Jika rekomendasi mengarah pada pemberhentian tetap, keputusan Kemendagri akan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk proses lebih lanjut.

Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung langsung sikap Bupati Mirwan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh sehari sebelumnya. Dalam suasana rapat yang sempat diselingi tawa kecil, Presiden memberikan peringatan tegas kepada kepala daerah yang tidak hadir di tengah bencana.

"Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?" kata Prabowo kepada Mendagri Tito Karnavian di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Ahad (7/12) malam.

Keberangkatan Bupati Mirwan menjadi sorotan karena ribuan warga Aceh Selatan masih berjuang menghadapi dampak banjir bandang dan longsor, sementara kepala daerah mereka sedang berada di luar negeri. Pemerintah pusat menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan dengan serius untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik.