Usulan Pilkada Lewat DPRD: Prabowo Ajak Politik Indonesia Lebih Hemat dan Demokratis
Riau12.com-JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-61 Partai Golongan Karya (Golkar) di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Prabowo menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menekan biaya politik yang tinggi. Ia mencontohkan praktik serupa diterapkan di sejumlah negara, seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.
"Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik. Ayo marilah kita berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis, tetapi jangan buang-buang uang," ujar Prabowo.
Menurutnya, mekanisme ini bisa lebih efisien. "Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa tidak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," sambungnya.
Prabowo menegaskan, demokrasi di Indonesia harus menemukan jalan terbaik sendiri. Ia menyambut wacana yang digaungkan Partai Golkar mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
"Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit. Politik yang mahal ini, politik yang mau meniru negara lain, saya kira sumber korupsi yang sangat besar," jelasnya.
Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya keberanian dan keyakinan semua pihak dalam menentukan arah demokrasi Indonesia yang bercirikan gotong royong.
"Sekarang saya kembali ingatkan, marilah kita lihat ke depan, lihat hari ini kesulitan rakyat dan ke depan. Jangan lihat ke belakang, enggak usah sakit hati ke belakang. Kalau kita lihat belakang, kita pasti tidak tenang," ucapnya. Prabowo menambahkan, pengalamannya mengikuti pemilu lima kali dan kalah empat kali tidak membuatnya menyerah.
Usulan Prabowo ini kembali memunculkan perdebatan soal efektivitas, demokrasi, dan biaya politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, terutama menjelang pemilu dan pilkada mendatang.
Komentar Anda :