Riau12.com– Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan perhatian khusus terhadap warga terdampak bencana di Sumatera dengan membawa sebuah buku catatan hitam dan pulpen ke setiap posko pengungsian yang dikunjunginya. Benda sederhana ini menjadi saksi bisu atas aspirasi dan keluhan masyarakat yang terdampak bencana.

Pada Kamis, 4 Desember 2025, Gibran mengunjungi posko pengungsian di Kelurahan Salareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di sana, ia dengan seksama mendengarkan keluhan seorang bapak paruh baya yang berharap adanya perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak-anak korban bencana.

"Pak Wapres, permintaan kami kepada pemerintahan, Pak Prabowo Gibran. Pendidikan anak-anak kami, Pak Wapres. Kalau bisa, kami yang korban ini, anak-anak kami dikasih beasiswa atau dibebaskan menjelang kami bisa hidup kembali, kami bisa berusaha kembali, Pak Wapres," ungkap bapak tersebut.

Gibran langsung mencatat permintaan tersebut dalam buku hitam yang selalu dibawanya. Buku catatan itu juga ia bawa saat mengunjungi posko pengungsian di Desa Batu Hula, Batang Toru, Sumatera Utara, pada hari yang sama. Di sana, ia terus mendengar masukan warga dan mencatat setiap poin penting dari percakapan.

Wapres Gibran memastikan bahwa seluruh keluhan yang diterima akan disampaikan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk segera ditindaklanjuti.

"Sekali lagi Bapak-Ibu, ini tadi sudah saya catat masukan-masukannya," ujarnya kepada warga.

Gibran menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan percepatan pemulihan pasca-bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ia menegaskan bahwa prioritas utama adalah pemulihan pendidikan anak-anak dan fasilitas sekolah yang terdampak.

"Sekali lagi kami sudah diperintah Pak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan anak-anak, sekolahnya, dan lain-lainnya, nanti akan kami prioritaskan, akan segera kami laporkan," tegas Gibran.

Kunjungan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan mendesak warga terdampak bencana dan pentingnya komunikasi langsung antara pejabat negara dengan masyarakat untuk percepatan pemulihan.