Riau12.com-Gresik – Penyaluran pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2026 akan dilakukan secara digital melalui sistem e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), dengan pengawalan dari Petrokimia Gresik sebagai anggota Holding Pupuk Indonesia.

Sistem ini menjadi unggulan karena tidak menggunakan kertas manual, mencegah pemalsuan data, dan menekan potensi pupuk subsidi jatuh ke tangan spekulan atau petani yang tidak berhak.

Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik, Adityo Wibowo, menyatakan kesiapan total pihaknya dalam mengawal transformasi digital ini. “e-RDKK 2026 adalah game changer. Sistem ini akan membuat tata kelola pupuk bersubsidi menjadi jauh lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” ujar Adityo, Kamis (4/12), dilansir CNNIndonesia.

Selama ini, masih terdapat celah klasik yang merugikan negara dan petani, seperti data petani fiktif, luasan lahan yang dilebih-lebihkan, pemalsuan kartu tani, hingga alokasi ganda di tingkat distributor. Akibatnya, pupuk subsidi kerap “hilang di jalan” atau dijual eceran dengan harga komersial.

Dengan e-RDKK, setiap petani wajib terdaftar secara digital. Lahan diverifikasi menggunakan foto satelit dan aplikasi berbasis lokasi, sementara penebusan hanya dapat dilakukan melalui Kartu Tani atau aplikasi iPubers di ponsel. Setiap sak pupuk akan memiliki barcode dan QR code yang bisa dilacak dari pabrik hingga ke tangan petani. “Kalau ada yang nyasar, kita tahu persis di mana titik bocornya,” jelas Adityo.

Petrokimia Gresik telah menyiapkan stok pupuk subsidi untuk musim tanam Oktober 2025–Maret 2026 sebesar 441.581 ton, melebihi ketentuan minimum pemerintah. Rinciannya, pupuk NPK Phonska 377.887 ton, Urea 39.606 ton, pupuk organik 20.900 ton, dan ZA 3.188 ton, tersebar di lima gudang lini I di Gresik, Medan, Padang, Bandar Lampung, dan Makassar.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya menyiapkan stok melimpah, tetapi juga infrastruktur digital yang anti-bocor. Transformasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar ketahanan pangan dibangun melalui tata kelola yang bersih dan modern.

“Presiden menegaskan berulang kali: pupuk subsidi harus sampai ke petani kecil, bukan ke spekulan atau perusahaan besar. e-RDKK adalah jawaban atas amanat itu,” ujar Daconi.