Riau12.com-JAKARTA – Kontroversi terkait Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus memanas, menyeret berbagai nama besar termasuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai sulit memisahkan polemik bandara tersebut dari masa pemerintahan Jokowi, karena bandara itu dibangun dan beroperasi pada era kepemimpinannya.

“Bandara itu dibangun dan beroperasi bebas pada saat Jokowi berkuasa. Tsunami sentimen negatif tetap saja akan menyerang kelompok Geng Solo beserta PSI-nya,” ujar Iwan, Jumat (28/11/2025).

Meski Partai Solidaritas Indonesia telah memberi klarifikasi bahwa bandara yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Morowali (Bungku), bukan Bandara IMIP, narasi publik terus bergulir. PSI menilai ada pihak tertentu yang sengaja memelintir fakta untuk mengaitkan Jokowi dengan operasional bandara milik korporasi.

Di tengah polemik tersebut, muncul dugaan keterlibatan purnawirawan TNI dalam struktur Bintang Delapan Group, salah satu perusahaan yang memiliki saham di IMIP. Unggahan akun Instagram @komunitaswargawaras menyebut Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan dan Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji menempati posisi strategis di grup tersebut.

“Kehadiran militer terlihat jelas dengan adanya Sintong Panjaitan dan Hendardji Soepandji sebagai presiden komisaris,” demikian narasi unggahan itu.

Unggahan tersebut juga menyoroti kepemilikan saham IMIP yang didominasi Tsingshan Group asal Tiongkok. Perusahaan Indonesia, termasuk Bintang Delapan Group, hanya memegang sebagian porsi saham.

Sejak 2018, IMIP disebut menguasai 50 persen produksi nikel nasional, menggeser dominasi PT Vale Indonesia yang hanya memegang sekitar 22 persen. Bintang Delapan Group sendiri mengelola sekitar 20 izin tambang di Konawe dan Morowali dengan luas konsesi mencapai 47.000 hektare.

Polemik kian meluas setelah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan kunjungan mendadak ke Bandara IMIP pada 19 November 2025. Ia mengaku terkejut karena bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mendampingi kunjungan menyebut tidak ada aparat keamanan, bea cukai, maupun imigrasi di lokasi tersebut.

Sorotan publik pun mengarah pada pemilik IMIP yang mengelola kawasan industri besar berisi fasilitas pengolahan nikel, stainless steel, dan carbon steel.

PSI kembali menegaskan bahwa Jokowi tidak ada kaitannya dengan operasional Bandara IMIP. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menyatakan bahwa bandara yang diresmikan Jokowi beroperasi normal dan tidak bermasalah.

“Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara IMIP. Publik perlu berhati-hati mempercayai informasi,” kata Andy, Rabu (26/11/2025). Ia mengingatkan pentingnya mengecek ulang informasi di tengah derasnya arus kabar yang beredar. “Dari banjir informasi yang kita terima setiap hari, selalu ada risiko hoaks atau fitnah. Jangan mudah termakan,” ujarnya.

Kontroversi ini menunjukkan betapa sensitifnya narasi publik terhadap keterkaitan politik, kepemilikan korporasi, dan peran tokoh militer, sehingga masyarakat diminta bijak menilai fakta sebelum mempercayai kabar yang beredar.