Riau12.com-JAKARTA – Komitmen Indonesia menuju kemandirian energi bersih semakin menguat. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan implementasi program energi baru terbarukan (EBT), khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema satu desa satu megawatt.

"Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt," ujar Menteri Bahlil Lahadalia kepada awak media usai pertemuan, Rabu (26/11/2025).

Bahlil menambahkan bahwa pembahasan teknis telah mencapai tahap akhir, terutama terkait skema pelaksanaan dan pembiayaan proyek. Pemerintah menargetkan agar program ini segera berjalan sebagai bagian dari transformasi energi nasional.

“Alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya,” kata Bahlil.

Program ini bertujuan menghadirkan listrik bersih dan terjangkau hingga ke desa-desa dan wilayah terpencil, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mempercepat transisi Indonesia menuju masa depan yang mandiri dan berkelanjutan.

Selain implementasi energi baru dan terbarukan, Menteri ESDM menyampaikan bahwa rapat tersebut juga membahas peristiwa di Bandara Morowali. Tim satuan tugas telah ditugaskan untuk melakukan investigasi, termasuk memastikan ada atau tidaknya aktivitas pertambangan ilegal.

“Sampai sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapa pun yang melanggar terkait tambang ilegal, ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya tetap akan diproses secara umum,” tegas Bahlil.

Menteri ESDM menegaskan arahan Presiden Prabowo untuk menegakkan aturan di sektor pertambangan tanpa pengecualian.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," ujarnya.

Pertemuan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem energi bersih nasional sekaligus menata ulang sektor pertambangan agar berjalan bersih, transparan, dan berkeadilan.