Riau12.com-JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 mencatat defisit sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 31 Oktober 2025. Menurut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, angka defisit ini masih dalam batas aman dan terkendali.

"Defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02 persen dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali," ujar Purbaya, dikutip Kamis, 20 November 2025.

Hingga akhir Oktober, pendapatan negara mencapai Rp2.113,3 triliun, setara 73,7 persen dari target APBN 2025. Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp2.593 triliun atau 73,5 persen dari pagu anggaran. Dari sisi keseimbangan primer, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp45 triliun.

Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan terus memantau APBN secara detail dan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi risiko di sisi pendapatan maupun belanja.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa dari total belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat Rp1.879,6 triliun atau 70,6 persen, sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp713,4 triliun atau 82,6 persen dari pagu. Suahasil menekankan pentingnya belanja pemerintah yang tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan efek positif bagi masyarakat.

Rinciannya, Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi Rp961,2 triliun atau 75,4 persen dari outlook. Belanja pegawai tercatat Rp262,7 triliun, meningkat 8,5 persen dibanding tahun sebelumnya, termasuk tunjangan pendidikan non-PNS dan pengangkatan ASN baru. Belanja barang mencapai Rp344,9 triliun atau 72,3 persen dari outlook, didorong percepatan penyerapan program layanan masyarakat seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program kesehatan, dan berbagai bantuan pemerintah lainnya.

Belanja modal terealisasi Rp206,4 triliun atau 59,9 persen dari outlook, terutama untuk proyek infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi. Sementara belanja bantuan sosial (bansos) tercatat Rp147,2 triliun atau 98,6 persen, mencakup penyaluran program PBI JKN, PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah.

"Kita akan terus mendorong belanja pada November-Desember agar memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," pungkas Suahasil.

Realisasi APBN hingga Oktober ini menunjukkan pemerintah mampu menjaga keseimbangan fiskal, mendorong belanja strategis, dan memastikan program prioritas seperti infrastruktur dan bantuan sosial tetap berjalan sesuai target.