Riau12.com-JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan membentuk 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi di Indonesia. Langkah ini merujuk pada Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1621/M.KT.01/2025 tertanggal 4 November 2025.

Pembentukan kantor imigrasi baru dilakukan untuk mendekatkan layanan paspor, izin tinggal, serta berbagai layanan keimigrasian lainnya kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA). Selain itu, kantor-kantor baru ini diharapkan dapat memperluas dan memperkuat fungsi pengawasan serta penindakan keimigrasian di lapangan.

Adapun 18 kantor imigrasi baru tersebut tersebar di sejumlah daerah, di antaranya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali di Sulawesi Tengah, Kelas I Non TPI Blora di Jawa Tengah, Kelas II TPI Kulon Progo di D.I. Yogyakarta, serta Kelas II Non TPI Purworejo di Jawa Tengah. Lainnya berlokasi di Lombok Timur, Garut, Tegal, Bengkulu Utara, Bantaeng, Lubuklinggau, Bone, Pasuruan, Pohuwato, Padang Sidimpuan, Klungkung, Tabanan, Tapanuli Utara, dan Mempawah.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, mengatakan pembentukan kantor-kantor imigrasi baru merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

"Pembentukan kantor-kantor baru ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami memastikan wilayah-wilayah dengan kebutuhan layanan keimigrasian yang signifikan dapat terakomodasi dengan baik," ujar Yuldi.

Saat ini terdapat 133 kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Dengan penambahan 18 unit tersebut, maka total kantor imigrasi nantinya meningkat menjadi 151 kantor. Penambahan ini diyakini akan memberi dampak langsung pada kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, terutama permohonan paspor dan perizinan keimigrasian.

Selain mempermudah layanan bagi WNI, kehadiran kantor baru juga diharapkan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi WNA, termasuk pengurusan izin tinggal, koordinasi antarinstansi, serta penanganan pelanggaran keimigrasian. Dengan jangkauan kantor yang lebih luas, pengawasan dan penindakan keimigrasian dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan merata.

"Dengan hadirnya kantor-kantor baru, layanan imigrasi akan semakin prima dan pemerataan pelayanan keimigrasian di seluruh Indonesia dapat terwujud. Kami berkomitmen memperkuat pelayanan, pengawasan, dan sinergi antarlembaga agar tugas keimigrasian berjalan optimal," tutup Yuldi.