"Di sana terakhir sekitar 100 ribu orang, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Ada yang di industri, ada juga yang di sektor kuliner. Makanya banyak warung Indonesia, ada soto Lamongan, rujak cingur, pecel Madiun, dan lainnya," ujar Muhaimin di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.

Besarnya jumlah pekerja migran tanpa dasar perjanjian bilateral membuat posisi mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang. Menurut Muhaimin, banyak WNI yang berangkat ke Kamboja melalui jalur tidak resmi, tergiur oleh tawaran kerja dengan gaji besar tanpa memahami risiko hukum dan sosial yang menyertainya.

"Kamboja bukan negara tujuan penempatan resmi pekerja migran Indonesia. Karena itu, setiap tawaran kerja ke sana harus diwaspadai. Kami terus mengampanyekan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi," tegasnya.

Pemerintah bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh terus berupaya memperkuat perlindungan bagi WNI yang sudah berada di Kamboja. Koordinasi dilakukan untuk memastikan mereka tidak menjadi korban perdagangan orang, terutama yang bekerja di sektor-sektor berisiko tinggi seperti online scam dan jasa digital ilegal.

"KBRI terus memantau dan mengevakuasi WNI yang diduga menjadi korban eksploitasi. Kami juga berupaya agar tidak ada lagi warga kita yang direkrut melalui jalur ilegal ke sana," kata Muhaimin.

Catatan Kemenko PMK menunjukkan bahwa banyak pekerja migran Indonesia di Kamboja yang berangkat melalui agen tak berizin. Mereka dijanjikan pekerjaan di bidang teknologi atau pariwisata, tetapi setibanya di lokasi justru dipaksa bekerja di perusahaan penipuan daring atau mengalami penyekapan.

Selain memperkuat langkah perlindungan, pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan pembentukan perjanjian kerja sama ketenagakerjaan dengan Kamboja untuk memberikan kepastian hukum bagi WNI.

"Kami sedang membahas opsi kerja sama resmi agar hak-hak pekerja kita terlindungi, tapi tetap dengan prinsip kehati-hatian," jelas Muhaimin.

Ia juga menyoroti sisi positif dari kehadiran warga Indonesia di Kamboja, di mana keberadaan mereka turut memperkenalkan budaya kuliner dan semangat kewirausahaan Nusantara.

"Meski menghadapi risiko, kreativitas masyarakat kita tetap luar biasa. Mereka membawa cita rasa Indonesia ke luar negeri, tapi pemerintah harus pastikan itu dilakukan secara aman dan bermartabat," pungkasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga kesadaran masyarakat. "Kita harus sama-sama memastikan tidak ada lagi WNI yang berangkat tanpa perlindungan hukum. Keselamatan mereka jauh lebih penting daripada janji pekerjaan semu," tambah Muhaimin.