Di Desa Siporkas, bagian jalan yang ambles membelah jalur utama menjadi dua sisi yang tak lagi bisa dilalui kendaraan. Sejak bencana terjadi, warga hanya bisa menatap hasil panen yang membusuk di ladang karena tidak ada angkutan yang bisa melintas.

“Mobil bak terbuka enggak bisa lewat, sepeda motor pun susah. Kami sudah tiga minggu enggak bisa kirim hasil panen. Banyak sayur dan buah busuk di kebun. Petani rugi besar, bisa puluhan miliar,” ujar Riki Sumbayak, warga setempat, Selasa (21/10/2025).

Warga telah berulang kali melapor kepada pemerintah kabupaten agar segera ada penanganan. Namun, Pemkab Simalungun mengaku tidak bisa berbuat banyak karena jalan tersebut berstatus jalan provinsi. “Sepertinya Pemkab dan Pemprov saling menunggu,” ucap Riki.

Ketiadaan tindakan membuat warga berinisiatif memperbaiki jalan secara gotong royong. Mereka mengumpulkan batu dan tanah untuk menutup bagian longsor agar bisa dilalui pejalan kaki. “Sampai sekarang belum ada alat berat atau pekerja dari pemerintah. Kami perbaiki seadanya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin Hotmasah Harahap, mengklaim Gubernur Sumut, Bobby Nasution, telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memperbaiki jalan tersebut. “Sudah mulai dikerjakan dengan anggaran Rp20 miliar,” katanya.

Namun pernyataan itu dibantah warga yang belum melihat tanda-tanda pengerjaan di lapangan. “Belum ada perbaikan dari Pemprov, jangankan alat berat, papan proyek pun belum ada,” tegas Riki.

Anggota DPRD Sumut dari Dapil Simalungun, Mangapul Purba, juga menyoroti lambannya respons pemerintah. Ia mendesak agar Gubernur Bobby Nasution segera menggunakan dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk percepatan penanganan.

“Hampir tiga pekan jalan terputus tanpa solusi. Aktivitas ekonomi warga lumpuh total, dan sudah ada korban yang jatuh ke jurang akibat kondisi jalan,” jelas Mangapul.

Ia menilai situasi ini sebagai bukti lemahnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi. “Kalau terus dibiarkan, ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi sudah darurat kemanusiaan,” tegasnya.

Warga berharap pemerintah benar-benar turun ke lokasi, bukan sekadar janji di media. “Kami butuh jalan kami kembali, bukan wacana perbaikan,” kata Riki dengan nada kesal.