Menurutnya, Prabowo telah menciptakan “grammar baru kekuasaan” atau tata bahasa baru dalam hubungan antara negara dan para pemodal besar.

“Selama ini kita sibuk menghitung berapa triliun aset koruptor yang disita. Padahal, angka-angka itu hanya gejala, bukan penyakitnya,” kata Efatha dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Efatha menjelaskan, keberhasilan terbesar pemerintahan Prabowo bukan diukur dari besarnya aset sitaan, melainkan dari efek kejut atau *shock therapy* yang membuat para oligarki dan mafia sumber daya kini berhitung ulang.

“Dulu, menambang ilegal atau membabat hutan bukan kejahatan, tapi model bisnis. Sekarang logika itu dibalik total. Negara mengirim pesan tegas bahwa era negosiasi sudah selesai,” tegasnya.

Ia menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi nyata antar-lembaga negara yang belum pernah seefektif ini sebelumnya.

“Polri, Kejaksaan, TNI, dan kementerian teknis kini bergerak seperti satu tubuh. Ini bukan sinergi rapat, tapi sinergi lapangan,” ujar Efatha.

Menurutnya, model ini berhasil karena komando pemerintahan terpusat di Presiden. Ego sektoral berhasil dipatahkan, arah kebijakan menjadi tunggal, dan koordinasi berjalan presisi. Namun, ia mengingatkan agar efektivitas model ini tidak bergantung pada figur tunggal.

“Tantangannya sekarang adalah evolusi dari figur ke sistem. Harus dibuat SOP lintas lembaga yang permanen, diperkuat mekanisme *checks and balances*, dan ditopang peningkatan kapasitas kelembagaan,” jelasnya.

Efatha menambahkan, Prabowo memahami bahwa melawan mafia ekonomi tidak bisa hanya dengan pendekatan hukum pidana semata.

“Para predator itu bukan kriminal biasa. Mereka adalah *criminal enterprise*, perusahaan kejahatan dengan dua bahan bakar: modal dan waktu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pemerintahan Prabowo kini menjalankan tiga strategi utama untuk melumpuhkan jaringan ekonomi hitam. Pertama, amputasi finansial dengan memiskinkan korporasi sejak awal penyidikan. Kedua, mempercepat proses hukum agar mafia tidak sempat menyuap atau mengatur perlawanan. Ketiga, menghancurkan ekosistem gelap dengan membuka data perizinan secara transparan agar publik bisa ikut mengawasi.

“Strategi ini bukan populisme, tapi strategi geopolitik ekonomi. Negara sedang merebut kembali kendali atas sumber daya nasional,” tandas Efatha.