Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyatukan berbagai basis data nasional bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan sejumlah lembaga terkait agar sistem digital ini dapat segera diimplementasikan.

“Seluruh data yang ada di nasional ini sekarang sudah kita mulai satukan. Secara bertahap sudah jalan dan kami sudah lapor kepada Presiden,” kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

Ia menargetkan sistem bansos digital ini akan mulai diterapkan secara nasional pada Februari hingga April 2026.

“Mungkin secara nasional kita akan lakukan, kalau nanti semua tahap-tahapan jalan, pada bulan Februari, Maret, April tahun depan akan diluncurkan,” ujar Luhut, dikutip Sabtu (4/10/2025).

Menurut Luhut, inisiatif ini merupakan bagian dari ekosistem digital nasional yang telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, penerapan sistem digital akan membantu menekan potensi penyelewengan dan korupsi dalam distribusi bansos.

“Presiden Prabowo ingin program ini jalan karena akan ada efisiensi, akan ada pengurangan korupsi dan sebagainya,” tegasnya.

Sebagai tahap awal, pemerintah telah melakukan uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan melibatkan sekitar 300 ribu peserta. Dari hasil evaluasi awal, proses pendaftaran dan penyaluran dinilai berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Kemarin di Banyuwangi sudah 300 ribu (peserta). Dan itu semua berjalan sangat baik. Kita lihat dua minggu pendaftaran apakah bisa berfokus. Nanti kita evaluasi, apakah setelah Banyuwangi kita tambah satu kabupaten lagi atau langsung ke provinsi,” ungkap Luhut.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga akan dilibatkan sebagai pendamping lapangan agar masyarakat yang berhak tidak terlewat dalam proses pendaftaran dan verifikasi data penerima bansos.

Luhut menjelaskan, sistem digitalisasi bansos ini bukan hanya menyangkut administrasi, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi makro. Penyaluran bansos yang tepat sasaran diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bansos itu bisa berdampak 0,3 sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita betul-betul transparan dan tepat sasaran, saya kira banyak masalah yang bisa diselesaikan,” jelasnya.

Program ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan bansos di era pemerintahan baru.